Rp500 miliar digelontorkan! 287 Lokasi di Sulteng dibidik ESDM-PLN untuk terangi desa-desa terpencil

PRIORITAS, 1/10/26 (Palu, Sulteng): PT PLN (Persero) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempercepat perluasan Program Listrik Desa (Lisdes) untuk menjangkau wilayah yang masih membutuhkan akses listrik.

Upaya tersebut dilakukan melalui rapat sinkronisasi usulan lokasi Lisdes yang melibatkan PLN, Kementerian ESDM dan Pemprov Sulteng. Juga melibatkan pemerintah dari 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Forum ini menjadi bagian dari pemetaan kebutuhan listrik agar program yang benar-benar menyasar wilayah yang membutuhkan.

Hingga Juni 2026, rasio elektrifikasi di Sulawesi Tengah tercatat mencapai 99,27 persen, sedangkan rasio desa berlistrik berada pada angka 96,58 persen. Meski capaian tersebut sudah tinggi, masih terdapat wilayah yang membutuhkan perluasan jaringan maupun solusi kelistrikan lainnya.

287 lokasi masuk target Lisdes

Pada 2025, PLN bersama pemerintah telah merealisasikan Program Lisdes di 94 lokasi di Sulawesi Tengah. Tahun ini, target perluasan akan menjangkau 287 lokasi yang tersebar di berbagai pelosok daerah.

Program tersebut membutuhkan koordinasi lintas pemerintah karena sebagian lokasi sasaran memiliki kondisi geografis yang menantang. Sebelumnya, PLN menyebut pembangunan listrik perdesaan di Sulteng juga menghadapi medan ekstrem. Selain itu juga kebutuhan pembukaan akses jalan, serta persoalan perizinan ketika jaringan harus melewati kawasan hutan atau lahan masyarakat.

Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, PLN UID Suluttenggo  mengalokasikan sekitar Rp500 miliar untuk mendukung program elektrifikasi ini. Sasarannya hampir 300 lokasi di Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2026. Anggaran tersebut merupakan bagian dari penugasan pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk memperluas akses energi.

Sinkronisasi data jadi kunci

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ahmad Amiruddin, mengatakan penyelarasan data dan usulan lokasi merupakan tahapan penting sebelum pelaksanaan program.

Menurutnya, pemetaan bersama pemerintah daerah penting agar pembangunan jaringan listrik sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing wilayah. Dengan demikian, pelaksanaan Lisdes nantinya lebih efektif dan tepat sasaran.

General Manager PLN UID Suluttenggo, Usman Bangun, menegaskan PLN berkomitmen mengawal pemerataan akses energi hingga wilayah perdesaan dan kawasan terluar.

Ia menyebut listrik tidak hanya berkaitan dengan penerangan, tetapi juga menjadi salah satu infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan geografis masih menghadang

Perluasan listrik di Sulteng tidak sepenuhnya mudah karena sejumlah lokasi sasaran berada di kawasan dengan akses transportasi yang terbatas. PLN sebelumnya menyebut beberapa wilayah seperti Banggai Kepulauan, Morowali Utara, Sigi dan Donggala membutuhkan pembukaan akses menggunakan alat berat untuk menjangkau lokasi pembangunan jaringan.

Selain kondisi geografis, persoalan perizinan juga menjadi perhatian, terutama ketika pembangunan jaringan berkaitan dengan kawasan hutan lindung, area konservasi maupun lahan perkebunan masyarakat.

Karena itu, dukungan pemerintah daerah dibutuhkan untuk membantu penyiapan lahan, penyelesaian administrasi dan perizinan, sekaligus memastikan data lokasi serta calon penerima manfaat sesuai dengan kondisi lapangan.

Listrik di pelosok dorong ekonomi warga

Pemerintah menilai perluasan akses listrik memiliki dampak lebih luas terhadap kehidupan masyarakat perdesaan. Ketersediaan listrik dapat mendukung aktivitas belajar anak-anak, pelayanan fasilitas kesehatan, serta pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

Dengan perluasan Lisdes tersebut, PLN bersama Kementerian ESDM dan pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat di pelosok Sulawesi Tengah dapat memperoleh akses energi secara lebih merata.

Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan daerah melalui infrastruktur dasar, terutama bagi desa-desa yang selama ini menghadapi keterbatasan akses listrik. (P-*/Ant/sm)