
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto. (Courtesy: Antara)PRIORITAS, 25/9/26 (Jakarta): Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap, khususnya di wilayah Kalimantan.

Permintaan maaf ini buntut dari pernyataannya dalam rapat terbatas pada Rabu (23/9/26) lalu, yang menyebut bahwa “roda kehidupan masyarakat berjalan normal” di tengah situasi bencana karhutla. Pernyataan tersebut memicu kritik karena dinilai tidak berempati pada penderitaan warga di lapangan.
Sebagaimana dilansir dari Antara, melalui akun Instagram resminya, @suharyanto_shr, Suharyanto memberikan klarifikasi sekaligus meluruskan persepsi publik yang berkembang.
“Saya memahami penggunaan kata ‘normal’ dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kondisi masyarakat tidak terdampak. Untuk itu saya perlu meluruskan bahwa kondisi karhutla masih memerlukan penanganan serius dan pemerintah tidak menganggap persoalan ini telah selesai,” ujar Suharyanto di Jakarta, Jumat (25/9/26).

Ia menjelaskan bahwa konteks kata “normal” yang ia sampaikan dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto merujuk pada indikator aktivitas dasar masyarakat yang masih bisa bergulir. Aktivitas tersebut meliputi lalu lintas darat, sektor perdagangan, dan pelayanan publik.
Namun, ia menegaskan laporan tersebut sama sekali tidak bermaksud mengabaikan fakta penurunan kualitas hidup serta gangguan kesehatan yang nyata dialami oleh warga.

Salah satu area kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Barito Selatan, Kalimantan Tengah. (Dok. BPBD Barsel)
BNPB menegaskan tetap memantau kondisi faktual di lapangan. Saat ini, masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar) masih menghadapi dampak serius dari kabut asap.
Beberapa sektor penting yang mengalami lumpuh dan gangguan akibat karhutla meliputi kesehatan berupa penurunan drastis kualitas udara yang mengancam pernapasan warga.
Aktivitas belajar mengajar di sekolah terganggu akibat paparan asap, sementara transportasi penerbangan komersial terganggu akibat tebalnya kabut asap.
Selain itu, operasi udara penanganan karhutla juga terganggu lantaran jarak pandang yang buruk menghambat helikopter pembom air (water bombing) untuk memadamkan api.
Suharyanto memastikan bahwa BNPB bersama jajaran TNI, Polri, Kementerian/Lembaga, Pemda, Manggala Agni, hingga relawan, terus bekerja 24 jam untuk memadamkan titik api dan menangani dampak kesehatan warga.
Ke depan, BNPB berjanji akan memperbaiki dan mengintegrasikan seluruh data dari lapangan. Hal ini dilakukan agar informasi yang disampaikan kepada Presiden dan publik dapat menggambarkan kondisi karhutla secara utuh, jujur, dan akurat.
“Keselamatan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat terdampak selalu menjadi prioritas utama kami,” ujarnya. (P-Ant/ht)

