HUT ke-62 Sulut, Yulius Selvanus paparkan capaian ekonomi hingga tantangan pengangguran

PRIORITAS, 22/9/26 (Manado): Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus memaparkan sejumlah perkembangan pembangunan daerah dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sulawesi Utara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (22/9/2026).

Dalam rapat tersebut, gubernur Yulius menyampaikan capaian sekaligus persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kegiatan itu, pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Wakil Gubernur Victor Mailangkay. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para kepala daerah juga ikut hadir. Tampak pula hadir tokoh agama, tokoh masyarakat serta sejumlah undangan tersebut.

Momentum HUT ke-62, menurut Yulius, tidak hanya menjadi ajang seremoni perayaan. Tetapi juga kesempatan untuk melihat kembali perjalanan pembangunan Sulawesi Utara sekaligus menyusun langkah menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Ia menyebut usia 62 tahun merupakan perjalanan panjang yang terbangun melalui perjuangan para pendahulu dan kontribusi seluruh elemen masyarakat Sulawesi Utara.

Ekonomi Sulut tumbuh 5,42 persen

Gubernur Yulius menyampaikan, salah satu indikator pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara adalah capaian triwulan II 2026 mencapai 5,42 persen.

Pertumbuhan tersebut, kata dia, tercermin dalam berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari kegiatan perdagangan, perputaran usaha mikro dan kecil, hingga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor.

Namun, pemerintah daerah juga masih menghadapi tantangan di sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Utara pada triwulan II 2026 tercatat 5,85 persen, lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 4,85 persen.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan kemampuan sektor usaha dalam menyerap tenaga kerja lokal.

Yulius mengatakan pemerintah akan mendorong investasi pada sektor yang memiliki kemampuan menyerap banyak tenaga kerja, memperkuat perlindungan tenaga kerja lokal serta meningkatkan pelatihan vokasi agar kompetensi angkatan kerja lebih sesuai dengan kebutuhan industri.

Kemiskinan dan pembangunan manusia

Dalam paparannya, Yulius juga menyampaikan sejumlah indikator sosial ekonomi Sulawesi Utara.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulut pada 2025 tercatat 76,32, sedangkan angka nasional berada di 75,90. Sementara tingkat kemiskinan Sulut pada triwulan II 2026 berada pada angka 6,32 persen, dibandingkan angka nasional 8,47 persen.

Gini Ratio Sulawesi Utara tercatat 0,344, sementara angka nasional 0,368. Adapun inflasi Sulut pada triwulan II 2026 berada di level 2,53 persen, dibandingkan inflasi nasional 2,92 persen.

Yulius menegaskan berbagai indikator tersebut tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan persoalan yang masih terasa di masyarakat. Pemerintah daerah, menurut dia, harus tetap menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan.

Penghargaan pendidikan dan insentif Rp2 miliar

Dalam momentum HUT ke-62, Sulawesi Utara juga membawa capaian di bidang pendidikan. Pemerintah provinsi menerima penghargaan Terbaik 1 kategori Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan dalam penilaian pemerintah daerah berprestasi regional Sulawesi.

Penerimaan penghargaan tersebut berlangsung dalam kegiatan Kementerian Dalam Negeri di Makassar pada 18 September 2026 beserta penerimaan insentif fiskal sebesar Rp2 miliar.

Yulius menyebut penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, ia mengangkat tema HUT ke-62 Sulut, yakni “Sulawesi Utara MELAJU”, yang merupakan akronim dari Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Tema tersebut menjadi bagian dari pesan pemerintah daerah untuk melanjutkan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

Rapat Paripurna Istimewa tersebut menjadi salah satu momentum evaluasi perjalanan pembangunan Sulawesi Utara sekaligus penegasan kembali arah pembangunan daerah di tengah tantangan ekonomi, perubahan iklim, inflasi dan penyesuaian fiskal. (P-*r/sm)