Pemerintah Thailand bekukan izin senjata api usai tragedi penembakan di sekolah
Para pelayat berdoa untuk anak berusia 12 tahun yang meninggal setelah ditembak di sekolah di luar Bangkok (BBC).PRIORITAS, 12/8/26 (Thailand): Pemerintah Thailand mengambil langkah tegas terkait kepemilikan senjata api. Otoritas setempat menghentikan sementara penerbitan izin baru bagi sipil. Kebijakan darurat ini menyusul aksi penembakan massal oleh remaja berusia 14 tahun.
Insiden berdarah tersebut terjadi di Debsirin Nonthaburi School pekan lalu. Pelaku membunuh delapan orang, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Korban tewas mencakup kakek dan nenek pelaku, lima staf sekolah, serta seorang siswi.
Peran media sosial dalam aksi kejahatan
Kepolisian menduga pelaku belajar menggunakan senjata secara mandiri. Remaja tersebut mengonsumsi konten kekerasan melalui media sosial. Penyelidikan menemukan bukti ketertarikan tinggi pelaku terhadap tata cara pengoperasian senjata.
Pelaku melancarkan aksinya menggunakan pistol milik sang kakek. Ia menembak kakek-neneknya terlebih dahulu di rumah. Setelah itu, ia mendatangi sekolah dan membuka tembakan ke arah guru serta siswa.
Langkah tegas dan pembatasan senjata
Perdana Menteri Anutin Charnvirakul berjanji memperketat undang-undang pengawasan senjata api. Regulasi baru akan memuat sanksi pidana yang jauh lebih berat. Pemerintah membekukan izin baru hingga undang-undang tersebut resmi berlaku.
Pemerintah juga merumuskan cara untuk menarik empat juta senjata ilegal. Selain itu, PM Anutin akan memperketat penjualan amunisi. Kementerian Pendidikan turut mengusulkan pemeriksaan ketat di setiap pintu masuk sekolah.
Tingginya tingkat kepemilikan senjata sipil
Thailand mencatatkan tingkat kepemilikan senjata sipil tertinggi di Asia Tenggara. Sekitar 10,3 juta pucuk senjata beredar di tengah masyarakat. Kondisi ini memicu tingginya angka kejahatan bersenjata api.
Sejak akhir 2023, pemerintah melarang warga membawa senjata di tempat umum. Pemilik wajib menyimpan senjata di rumah atau lokasi menembak resmi. Kini, para aktivis menuntut tes kesehatan mental berkala sebagai syarat wajib kepemilikan senjata. (P-Gio R)
Pos Terkait
