Transjakarta ambil alih layanan kapal Kepulauan Seribu 2027

PRIORITAS, 15/8/26 (Jakarta): Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalihkan pengelolaan kapal transportasi menuju Kepulauan Seribu kepada PT Transjakarta mulai 2027. Kebijakan ini sekaligus membuka integrasi perjalanan laut dengan jaringan bus dan Mikrotrans.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan pihaknya tak sekadar mengganti pengelola kapal. Pemprov DKI, kata Budi, juga mengarahkan layanan tersebut masuk ke ekosistem transportasi Transjakarta.

“Betul, namun arah besarnya tidak hanya sampai di situ. Pengalihan pengelolaan kapal Dishub ke Transjakarta ditujukan untuk mengintegrasikan transportasi ke Kepulauan Seribu dengan sistem layanan Transjakarta yang sudah dipercaya jutaan warga Jakarta setiap harinya,” kata Budi, seperti dikutip Antara, Sabtu (15/8/26).

Skema tersebut memungkinkan warga menyambungkan perjalanan dari kawasan daratan menuju Kepulauan Seribu melalui jaringan transportasi publik. Pemerintah juga membuka kemungkinan menghubungkan kapal dengan bus dan Mikrotrans pada titik keberangkatan.

Budi menyampaikan rencana itu sebagai bagian dari pembentukan sistem transportasi multimoda Jakarta. Pemerintah masih menyusun bentuk integrasi sesuai pola perjalanan warga.

Ke depan, lanjut Budi, bukan tidak mungkin layanan kapal ini akan terhubung langsung dengan moda transportasi darat seperti bus dan Mikrotrans di titik-titik keberangkatan.

Pemprov DKI berharap pola tersebut memangkas kerumitan perjalanan warga dari rumah menuju pulau tujuan. Hal sama berlaku bagi warga Kepulauan Seribu saat bepergian ke daratan Jakarta.

Dengan demikian, ia berharap pengelolaan melalui Transjakarta bisa membuat perjalanan warga dari rumah ke Kepulauan Seribu, atau sebaliknya, menjadi satu rangkaian transportasi multimoda yang nyaman, aman, dan tersambung dari darat hingga ke laut.

Budi mengatakan pemerintah belum menetapkan seluruh rincian operasional. Dishub DKI bersama Transjakarta masih membahas trayek dan lokasi keberangkatan.

“Untuk detail teknis integrasinya, termasuk pola trayek dan titik keberangkatan, masih terus kami matangkan bersama Transjakarta agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Rencana tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan menilai perubahan pengelolaan dapat memberi dampak langsung bagi mobilitas masyarakat kepulauan.

“Kemudahan akses transportasi akan berdampak langsung terhadap mobilitas warga, terutama dalam memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, serta menunjang aktivitas ekonomi,” ungkap Fadjar.

Menurut Fadjar, akses transportasi menjadi salah satu kebutuhan penting bagi warga Kepulauan Seribu. Kelancaran perjalanan turut menentukan kemudahan warga menjangkau fasilitas publik dan menjalankan kegiatan ekonomi.

Respons positif juga datang dari warga Pulau Sabira, Agung. Ia berharap pengalihan pengelolaan tidak berhenti pada perubahan operator, tetapi turut meningkatkan kualitas layanan kapal.

Agung menilai peningkatan konektivitas dapat membantu warga memperoleh transportasi laut secara lebih mudah, aman, nyaman, serta terjangkau.

Saat ini, kata Agung, kapal milik Dishub DKI baru melayani perjalanan tiga kali dalam sepekan. Frekuensi tersebut menjadi kendala bagi warga, terutama mereka dengan kebutuhan pemeriksaan kesehatan rutin di rumah sakit daratan Jakarta.

Agung pun berharap operator baru meningkatkan frekuensi perjalanan hingga setiap hari sekaligus menjaga keterjangkauan tarif.

“Kami sangat berharap jadwal kapal bisa ditingkatkan menjadi setiap hari dengan harga semakin terjangkau,” harapAgung.

Dengan pengelolaan baru tersebut, Pemprov DKI menyiapkan layanan kapal Kepulauan Seribu masuk ke jaringan transportasi publik Jakarta. Pemprov DKI bersama Transjakarta masih mematangkan trayek dan titik keberangkatan sebelum penerapan pada 2027. (P-Khalied M)