‘Sam Ratulangi Institute” bentukan GPPMP konkretkan dasar pergerakan dan kiprahnya
Sebagian dari para pentolan Gerakan Penerus Perjuangan Merah Putih 14 Februari 1946 (GPPMP) dan Sam Ratulangi Institute (SRIN) bersama sejumlah peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertemu di Bogor, Jumat (1/5/26), sekaligus menyepakati ‘legal standing’ serta kiprah pergerakan SRIN ke depan. (Beritaprioritas.com/Steven Sumolang)PRIORITAS, 2/5/26 (Bogor): DPP Gerakan Penerus Perjuangan Merah Putih 14 Februari 1946 (GPPMP) menkonkretkan dasar pergerakan (legal standing) dan inti kiprah salah satu lembaga taktis bentukannya, yakni Sam Ratulangi Institute (SRIN).
“Kami memilih nama besar Dr GSSY ‘Sam’ Ratulangi, karena Pahlawan Nasional inilah yang merupakan salah satu tokoh utama pemicu Peristiwa Heroik Merah Putih 14 Februari 1946 di Sulawesi Utara (Sulut), yang membuat kolonial Belanda kalang kabut, karena terlanjur mempropagandakan di forum PBB, bahwa Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dan Bung Hatta seolah hanyalah gerakan separatisme dan anarkisme di Jawa dan Sumatera,” beber Ketum DPP GPPMP, Jeffrey Rawis dan Sekjen-nya, Tedy Matheos, serta Waketum, Hencky Luntungan, di kawasan Kedung Halang, Bogor, Jumat (1/5/26) kemarin.
Dampak besar dari Peristiwa Heroik Merah Putih 14 Februari 1946 di Sulut, memicu pengakuan internasional atas Kemerdekaan RI lewat perjuangan kawan Sam Ratulangi di PBB, yakni LN ‘Babe’ Palar. “Bahwa tak benar Kemerdekaan RI hanya pergerakan rakyat di Tanah Jawa. Buktinya, Manado dan Minahasa juga bergerak, yakni menjadi daerah pertama di luar Jawa yang mendukung Proklamasi Kemerdekaan RI,” lanjutnya.
Mungkin, menurutnya, jika saja tak ada pergerakan heroik merah putih di Manado, Minahasa (Sulut), bisa saja NKRI itu cuma mencakup Jawa dan sebagian Sumatera.
Kolaborasi dengan BRIN
Dr Eleonora Moniung Tambajong (yang masih kerabat keluarga Sam Ratulangi) dan didaulat sebagai Ketua SRIN pun berargumentasi serupa, yakni GPPMP memang sepakat membentuk SRIN menjadi institusi yang berupaya meneruskan serta membumikan pandangan-pandangan visioner dari Sam Ratulangi, tokoh intelektual kaliber dunia dan salah satu pentolan pergerakan kemerdekaan RI .
“Itu sebabnya, dalam ‘pertemuan Bogor’ (Jumat, 2 Mei 2026), kami yang hadir ‘on site’ maupun ‘on line’ sepakat pula menkonkretkan legal standing SRIN, juga merumuskan garis-garis besar kiprah pergerakan ke depan, terutama dengan menyasar aksi-aksi riset, kajian, inovasi, advokasi, ajang ‘award’, perpustakaan dan film, pendidikan dan pengajaran serta kemungkinan ‘schollarship’ dan ‘fellowship’. Dan ini memang butuh kerja keras lewat upaya membangun jejaring di dalam dan luar negeri,” ujar Ellen, doktor jebolan universitas di Manila itu, didampingi Sekretaris sekaligus Direktur Eksekutif, Jeirry Sumampouw.
Terkait itu, Ellen dan Jeirry juga sepakat berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta para pemangku kepentingan lainnya di level Nasional maupun Daerah (khususnya di Sulut).
Ternyata, kehadiran SRIN yang sudah dideklarasiksn DPP GPPMP sejdk 8vtahun lalu itu, mengundang atensi sejumlah mantan aktivis nasionalis yang kini berkiprah sebagai Peneliti Utama BRIN. Antara lain Prof Dr Ir Gabriel Herald Joseph, Prof Dr Ir Jantje G Kindangen, Prof Dr Paulus C Paat dan Dr Steven Sumolang, yang bersedia hadir pada pertemuan tersebut, sekaligus antusias bersama dalam mengembangkan SRIN ke depan.
Beberapa fungsionaris DPP GPPMP juga menyambut hangat kolaborasi SRIN dan BRIN ke depan, seperti dinyatakan Bendum DPP GPPMP, Dr Fabian B Pascoal, dan 3 Waketum, yakni dr Roy G Massie, MPH, PhD, Dr Dicky D Poluan serta Dr Siti Hadijah.
“Kami bertekad menjadikan SRIN sebagai salah satu pilar inovasi yang bermanfaat bagi bangsa ini di tengah pergulatan global,” demikian Roy Massie, yang juga Peneliti BRIN serta fungsionaris Alumni Amerika Serikat (Alumnas). (P-ss/se)
Pos Terkait
