Polemik biaya UKT tinggi, mahasiswa terancam putus kuliah
PRIORITAS, 30/6/26 (Jakarta): Lonjakan biaya kuliah membuat mahasiswa gagal daftar ulang, DPR mendesak evaluasi menyeluruh UKT dan jalur mandiri.
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan mekanisme seleksi jalur mandiri di perguruan tinggi.
Ia melihat biaya pendidikan masih menjadi penghalang utama bagi calon mahasiswa untuk melanjutkan studi. UKT dan pungutan tambahan seperti uang pembangunan disebut menjadi faktor dominan.
“Beberapa siswa tidak bisa mendaftar ulang karena ada beberapa penyebab, salah satunya UKT dan juga uang bangunan,” ujarnya kepada wartawan di ruang rapat Komisi X DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/26).
Ia menegaskan perbedaan antara UKT dan bantuan pendidikan harus dipahami publik. UKT merupakan biaya tetap per semester, sementara bantuan pendidikan memiliki skema berbeda dan tidak bisa disamakan.
Ia meminta penerapan UKT berbasis kondisi ekonomi keluarga. Sistem klaster harus berjalan konsisten agar mahasiswa dari keluarga kurang mampu tidak terbebani.
“UKT memang harus tunggal, tetapi penerapannya harus memperhatikan kondisi ekonomi orang tua. Jangan sampai semua mahasiswa diperlakukan sama karena itu tidak adil,” tegasnya.
Ia menilai evaluasi kebijakan UKT perlu segera dilakukan untuk menjaga prinsip keadilan dalam akses pendidikan tinggi.
Sorotan juga diarahkan pada jalur mandiri. Ia menerima laporan adanya dugaan besaran sumbangan memengaruhi peluang kelulusan calon mahasiswa.
“Saya mendapat informasi ada calon mahasiswa yang mengisi nominal lebih rendah, tetapi tidak diterima. Sementara yang diterima rata-rata memberikan nominal lebih tinggi,” jelasnya.
Ia mendorong pembatasan gelombang seleksi jalur mandiri agar tidak membuka celah praktik yang merugikan.
“Jalur mandiri cukup dibuka satu kali. Jangan sampai ada gelombang tambahan yang berpotensi memicu praktik yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Persoalan ini telah dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pemerintah disebut telah menyiapkan langkah perbaikan.
Namun, ia mempertanyakan konsistensi implementasi di tingkat perguruan tinggi.
“Saya mendengar sudah ada langkah-langkah dari kementerian. Namun yang menjadi pertanyaan apakah kebijakan itu benar-benar dijalankan secara konsisten,” tuturnya.
Ia berharap evaluasi segera direalisasikan agar akses pendidikan tinggi tetap terbuka bagi seluruh calon mahasiswa tanpa terkendala kemampuan ekonomi. (P-Khalied M)
Pos Terkait
