PRIORITAS, 25/08/26 (Palu): Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang cukup besar. Nilainya mencapai Rp6,92 miliar selama semester I 2026.
Penerimaan tersebut berasal dari layanan Administrasi Hukum Umum (AHU). Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah Rakhmat Renaldy menyampaikan capaian itu di Palu, Senin (24/8/2026).
Menurut Rakhmat, layanan AHU bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Layanan tersebut juga berkaitan dengan investasi dan kepastian hukum.
“Administrasi Hukum Umum menjadi salah satu layanan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi, investasi, dan kepastian hukum masyarakat,” kata Rakhmat.
Layanan Fidusia jadi penyumbang terbesar
Dari total Rp6,92 miliar, layanan fidusia memberikan kontribusi terbesar. Nilainya mencapai sekitar Rp6,878 miliar selama semester pertama tahun ini.
Selain fidusia, penerimaan juga berasal dari layanan Perseroan Perorangan. Kontribusinya mencapai Rp19,15 juta.
Kemudian, layanan Apostille menyumbang Rp14,1 juta. Sementara itu, layanan Yayasan menghasilkan PNBP sebesar Rp10,15 juta.
Besarnya kontribusi layanan fidusia menunjukkan tingginya aktivitas pembiayaan di Sulawesi Tengah. Kondisi tersebut juga mencerminkan perkembangan sektor usaha di daerah.
84.374 Layanan AHU dilayani hingga Juli
Selain mencatat PNBP, Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah juga melayani puluhan ribu permohonan AHU. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, jumlahnya mencapai 84.374 layanan.
Layanan fidusia mendominasi jumlah permohonan tersebut. Kanwil Kemenkum mencatat 82.986 layanan fidusia hingga Juli 2026.
Sementara itu, layanan lain mencakup 758 pendirian Perseroan Terbatas. Petugas juga melayani 70 pendirian Yayasan dan 383 Perseroan Perorangan.
Kanwil Kemenkum juga mencatat 83 layanan koperasi. Selain itu, masyarakat mengajukan 94 layanan Apostille selama periode tersebut. (Antara News Sulteng)
Aktivitas usaha mendorong permohonan legalitas
Rakhmat menilai tingginya layanan fidusia menunjukkan perkembangan aktivitas pembiayaan. Pada saat yang sama, sektor usaha di Sulawesi Tengah juga terus bergerak.
Menurut dia, peningkatan pendirian badan usaha menunjukkan perubahan kesadaran masyarakat. Masyarakat semakin memahami pentingnya legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha.
Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, dan koperasi menjadi bagian dari layanan tersebut. Legalitas memberikan perlindungan hukum sekaligus memperkuat posisi pelaku usaha.
Karena itu, peningkatan layanan badan usaha menjadi indikator positif bagi perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah juga berharap kondisi tersebut terus berlanjut hingga akhir 2026.
Masyarakat makin butuh apostille
Layanan Apostille juga mencatat permintaan dari masyarakat Sulawesi Tengah. Layanan tersebut berkaitan dengan pengesahan dokumen untuk berbagai kebutuhan.
Masyarakat memanfaatkan Apostille untuk kepentingan pendidikan dan pekerjaan di luar negeri. Layanan tersebut juga mendukung berbagai kebutuhan hubungan keperdataan lintas negara.
Menurut Rakhmat, kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum yang semakin beragam. Karena itu, pemerintah perlu menjaga kualitas dan kemudahan akses layanan.
Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah terus mendorong layanan yang mudah, cepat, dan akuntabel. Transformasi digital menjadi salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut.
Kejar peningkatan PNBP hingga akhir 2026
Melansir Antara News, Rakhmat menegaskan Kanwil Kemenkum akan terus memperkuat pelayanan AHU. Selain itu, pihaknya memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.
Kerja sama tersebut melibatkan pemerintah daerah dan lembaga keuangan. Notaris, organisasi profesi, serta pelaku usaha juga menjadi bagian dari kolaborasi tersebut.
Menurut Rakhmat, kolaborasi dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum. Upaya tersebut sekaligus dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
“Kami terus berupaya memastikan seluruh layanan AHU dapat diakses dengan mudah, cepat, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga berharap transformasi layanan digital dapat mendukung iklim investasi. Selain itu, digitalisasi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah.
Dengan capaian Rp6,92 miliar pada semester I, ruang peningkatan PNBP masih terbuka. Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah menargetkan kontribusi layanan terus meningkat hingga akhir tahun. (P-*Ant/sm)
