Pemkot Jaktim panggil berbagai instansi terkait protes lapangan Padel Pulomas
Penampakan luar lapangan padel di kawasan Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur, Minggu (22/2/26) malam. (Antara)PRIORITAS, 23/2/26 (Jakarta): Pemerintah Kota Jakarta Timur berencana memanggil berbagai instansi terkait guna membahas keberadaan lapangan padel yang beroperasi di kawasan permukiman warga Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur.
Langkah tersebut diambil sebagai respons atas keberatan dan penolakan warga terhadap operasional fasilitas olahraga tersebut.
“Sudah, itu nanti lagi mau manggil Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, sama PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), sama Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja),” kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin di SMK 24 Cipayung, Jakarta Timur, Senin (23/2/26).
Pemkot Jakarta Timur juga berencana berkoordinasi dengan Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai persoalan itu.
“(PTUN) Iya, nanti kita lihat, nanti kita lihat dulu dong, kan belum manggil tadi,” imbuh Munjirin.
Sebelum itu, warga Pulomas, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, menyampaikan penolakan terhadap pembangunan lapangan padel di kawasan mereka.
Fasilitas tersebut diketahui sudah dikenai surat peringatan (SP) sekaligus perintah pembongkaran oleh pemerintah.
Diduga hanya untuk kepentingan pribadi
Salah seorang warga bernama Ratna menyebutkan, pembangunan lapangan tersebut telah berlangsung sejak Juni 2024. Pada awalnya, warga menduga bangunan itu hanya diperuntukkan bagi kepentingan pribadi.
Namun, ketika dilakukan pembukaan pada November 2024, warga bersama pengurus lingkungan merasa heran karena mengaku tidak pernah dimintai persetujuan oleh pihak pengelola terkait pembangunan lapangan padel tersebut.
Karena tidak memperoleh kejelasan, warga menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait izin pendirian bangunan.
“Nah, selama berjalannya sidang, kita akhirnya tahu bahwa bukti dari Pemerintah Kota (Pemkot) justru. Wali Kota mengeluarkan bukti ada, dikeluarkannya SP satu, SP dua, SP tiga, SP pembongkaran (lapangan),” kata Ratna di Jakarta, Minggu (22/2/26).
Surat peringatan tersebut telah dikeluarkan pada Mei 2025, setelah lapangan padel itu lebih dulu beroperasi.
Ratna juga menyatakan bahwa sejak 2024, aktivitas lapangan padel tersebut kerap menimbulkan kebisingan sehingga mengganggu kenyamanan warga.
“Mobil banyak banget yang lewat gitu kan, mungkin ada kali sekitar 100 sampai 150 mobil yang lewat. Belum lagi kalau mereka antar jemput, kan jadi double, bolak-balik gitu kan. Nah terus, ya, udah akhirnya warga merasa terganggu gara-gara juga ada turnamen, ramai banget,” imbuh Ratna. (P-*r/Zamir Ambia)
