Bupati Welly dan Wabup Anisya turun tangan! Pemkab Talaud kebut tuntaskan temuan BPK demi tata kelola bersih

PRIORITAS, 10/6/26 (Melonguane, Talaud): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Talaud menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Komitmen tersebut ditegaskan melalui rapat koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang dipimpin langsung Bupati Kepulauan Talaud, Welly Titah, bersama Wakil Bupati Anisya G. Bambungan, S.E., di ruang rapat kantor bupati, Senin (8/6/2026).

Rapat strategis tersebut dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan difokuskan pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Pemkab Talaud fokus tuntaskan rekomendasi BPK

Pertemuan ini bertujuan mengevaluasi progres tindak lanjut rekomendasi BPK sekaligus memastikan seluruh temuan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bupati Welly Titah menegaskan bahwa tindak lanjut hasil audit bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan hukum setiap penyelenggara pemerintahan.

“Tindak lanjut temuan BPK harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bentuk komitmen kita terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” tegas Bupati.

Bupati minta OPD perkuat koordinasi

Dalam arahannya, Bupati Welly menginstruksikan seluruh Kepala OPD untuk segera melakukan evaluasi internal secara menyeluruh terhadap setiap temuan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Ia juga meminta koordinasi lintas perangkat daerah terus diperkuat guna menghindari keterlambatan penyelesaian rekomendasi akibat hambatan birokrasi.

“Koordinasi antar-OPD harus diperkuat. Jangan ada lagi alasan keterlambatan akibat birokrasi yang berbelit. Saya meminta setiap pimpinan SKPD memastikan seluruh dokumen pendukung dan administrasi dilengkapi dengan cermat. Kita harus bekerja cepat, namun tetap akurat dan sesuai regulasi,” ujar Welly.

Menurutnya, kualitas pengelolaan keuangan daerah tercermin dari keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap hasil audit yang diberikan oleh lembaga pemeriksa eksternal.

Wabup Anisya: Tidak boleh ada rekomendasi yang tertinggal

Wakil Bupati Anisya G. Bambungan yang turut memimpin rapat menegaskan bahwa seluruh rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti secara maksimal sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem pemerintahan.

“Kami hadir bersama hari ini untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun rekomendasi yang tertinggal. Setiap OPD harus proaktif melaporkan hambatan yang dihadapi agar solusi dapat segera diberikan. Tujuan kita satu, yakni mewujudkan tata kelola keuangan Talaud yang bersih, transparan, dan efisien,” kata Anisya.

Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK harus menjadi bahan evaluasi dan refleksi bersama guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi.

Bahas TPTGR dan perbaikan sistem pengadaan

Dalam rapat tersebut, masing-masing Kepala OPD memaparkan perkembangan terkini terkait penyelesaian temuan yang menjadi tanggung jawab unit kerja mereka.

Diskusi berlangsung interaktif dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Sejumlah isu penting turut dibahas, termasuk mekanisme Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) apabila ditemukan indikasi kerugian negara, serta langkah-langkah perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa agar lebih efektif dan sesuai regulasi.

Tingkatkan kepercayaan publik dan investor

Pemkab Kepulauan Talaud menargetkan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat diselesaikan secara optimal sebelum batas waktu yang ditentukan.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat kredibilitas pengelolaan keuangan daerah, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Talaud kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan dan layanan publik melalui pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional demi kesejahteraan masyarakat Bumi Porodisa. (P. Nelson Sangadi)