PBNU dukung penggalangan dana global untuk Gaza lewat Board of Peace
PRIORITAS, 4/3/2026 (Jakarta): Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, melontarkan pernyataan mengejutkan terkait upaya pembangunan kembali Gaza, Palestina.
Ia menyebut, dibutuhkan iuran sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat untuk menjadi anggota permanen Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP)—sebuah langkah strategis yang dinilai krusial guna memperkuat peran global dalam mendorong rekonstruksi dan perdamaian di wilayah yang porak-poranda akibat konflik berkepanjangan tersebut.
Hal tersebut disampaikan Yahya usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
“Iuran itu memang dibutuhkan karena yang akan dilakukan adalah satu agenda dengan pembiayaan besar-besaran untuk Gaza itu,” ujar Yahya dalam keterangannya kepada awak media.
Menurutnya, kondisi Gaza saat ini hancur akibat agresi Israel, sehingga memerlukan mobilisasi pembiayaan dalam skala besar untuk proses rekonstruksi dan pembangunan kembali wilayah tersebut.
“Sehingga memang dibutuhkan semacam mobilisasi pembiayaan untuk itu. Para partisipan yang ikut di dalam dewan itu juga diminta untuk beriuran. Itu sebagai iuran untuk Gaza, untuk pembangunan Palestina,” kata Yahya.
Pertemuan dengan Ormas Islam
Dilansir Kompas, Rabu (4/3/2026) menyebut, Yahya menghadiri pertemuan bersama Presiden Prabowo bersama sejumlah pimpinan organisasi masyarakat Islam lainnya. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketua Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), serta Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis dan sejumlah tokoh Muslim lainnya.
Pertemuan itu turut membahas perkembangan terkait Board of Peace, dewan perdamaian yang disebut sebagai inisiatif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa Indonesia belum membahas kewajiban pembayaran 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,9 triliun untuk bergabung dalam BoP.
Juru Bicara II Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, dalam jumpa pers virtual, Kamis (22/1/2026), menyatakan bahwa sejauh ini belum ada pembahasan mengenai pembayaran tersebut.
“Sejauh ini memang belum ada pembahasan mengenai pembayaran tersebut,” ujarnya.
Nabyl juga menekankan bahwa keanggotaan di Dewan Perdamaian atau Board of Peace tidak serta-merta mengharuskan pembayaran untuk memperoleh kursi, khususnya bagi keanggotaan non-permanen.
“Keanggotaan itu tidak mengharuskan pembayaran, terutama apabila tidak untuk yang permanen,” katanya.
Isu keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dan potensi kewajiban iuran tersebut masih menjadi perhatian publik, mengingat besarnya nilai kontribusi serta implikasinya terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. (P-*/bwl)
