Minahasa Utara tandatangani KUA dan PPAS lebih awal, pertama dalam sejarah
Bupati Minahasa Utara, Sulut, Joune Ganda. (Beritaprioritas/DL)PRIORITAS, 24/10/25 (Minahasa Utara, Sulut): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Utara (Minut), mencatatkan prestasi dalam tata kelola pemerintahan. Kedua lembaga ini melakukan penandatanganan nota kesepakatan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2026, lebih awal pada Kamis (23/10/25) di gedung DPRD Minut.
Penandatanganan ini menjadi sejarah karena membuka peluang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebelum Hari Ulang Tahun (HUT) Minut pada 20 November 2025. Biasanya, penandatanganan dilakukan setelah HUT Minut, sehingga berdampak pada saat penetapan APBD.
Menurut Bupati Minut Joune Ganda, jika ini tercapai, akan menjadi yang pertama kali sepanjang sejarah berdirinya Kabupaten Minahasa Utara. “Kita sama-sama bersyukur karena kita berharap bahwa penetapan sampai tahap dua itu mungkin sebelum HUT Minut,” katanya kepada pers usai acara tersebut.
Ia menambahkan, hal ini menunjukkan bahwa kinerja DPRD dan kolaborasi dengan pemerintah itu berjalan dengan baik. Disebutkan, percepatan ini bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan program dengan lebih matang dan mendukung percepatan penyerapan anggaran sesuai harapan pemerintah pusat.
Optimalkan potensi PAD
Bupati Joune Ganda mengungkapkan, penyusunan KUA dan PPAS 2026 dihadapkan pada tantangan serius, yakni proyeksi penurunan signifikan pada pendapatan transfer ke daerah akibat efisiensi regulasi dari pemerintah pusat.
Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Minut mengambil langkah strategis dengan fokus mengoptimalkan semua potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.
“Pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan PAD dan aktif melakukan koordinasi serta kolaborasi dengan kementerian atau lembaga guna mencari peluang alokasi anggaran bagi pembangunan infrastruktur dan potensi lainnya,” terang Bupati yang akrab disebut JG.
Selain itu, kata Bupati JG, Pemkab Minut juga intensif menjalin kerja sama dengan investor. Salah satunya dengan menawarkan potensi kawasan ekonomi khusus (KEK) Likupang yang memiliki daya tarik besar di sektor pariwisata.
Bupati JG menyimpulkan, arah kebijakan desain anggaran daerah 2026 mengedepankan prinsip money following to priority. Program-program yang wajib dan mengikat (mandatory) akan diprioritaskan, termasuk kegiatan yang berfokus pada aspek pelayanan dasar dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Selain itu mitigasi terhadap bencana, peningkatan kualitas, infrastruktur penunjang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi serta, pelestarian nilai budaya. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan pendaftaran cagar budaya, penanggulangan kemiskinan dan penurunan ketimpangan pendapatan, dan peningkatan kinerja tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Targetnya adalah BUMD memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD di tahun 2026.
Kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran bagi setiap organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai acuan penyusunan RKA OPD sebelum ditetapkan menjadi APBD 2026. (P-DL)
Related posts
Terdaftar di Dewan Pers
No Comments