Anak-anak Iran dilatih menembak sasaran berupa lambang Israel di sebuah lokasi di Iran. Militer IRGC Iran kini resmi merekrut anak-anak usia 12 tahun untuk ikut berperang.(x.marionawfal)PRIORITAS, 27/3/26 (Teheran): Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) atau Korps Garda Revolusi Islam Iran, kini resmi atau melegalkan anak-anak berusia 12 tahun dapat bergabung dalam pasukan pendukung perang.
“Mengingat usia peserta yang mendaftar semakin muda dan mereka ingin ikut serta, kami menurunkan usia minimum menjadi 12 tahun,” kata seorang pejabat budaya di Garda Revolusi di Teheran, Rahim Nadali, dalam pernyataan yang disiarkan di media pemerintah Iran.
Seperti dikutip Beritaprioritas.com hari Jumat (27/3/26), pengumuman resmi untuk merekrut anak-anak itu, bagian dari sebuah inisiatif bernama “Untuk Iran”, yang kini gencar dipromosikan berbagai media pemerintah Iran maupun pendukungnya.
Dalam program tersebut militer disebutkan sedang merekrut peserta baik orang dewasa maupun anak-anak untuk membantu kegiatan seperti patroli, pos pemeriksaan dan logistik.
Pengumuman tersebut disiarkan sebagai bagian dari liputan media pemerintah di tengah upaya perang melawan AS dan Israel.
Pengumuman tersebut telah menghidupkan kembali kekhawatiran tentang penggunaan anak di bawah umur dalam peran yang berkaitan dengan keamanan dan militer di Iran.
Selama protes tahun 2022 yang dipicu kematian Mahsa Amini, gambar-gambar yang dibagikan di media sosial tampak menunjukkan anak-anak dan remaja mengenakan seragam militer.
Mereka memakai perlengkapan pelindung termasuk pentungan saat berpatroli di tengah warga. Hal itu langsung menuai kritik dari para pembela hak anak, lapor media Iran International.

Tentara anak-anak di Iran berusia sekitar 12 tahun berpatroli di Teheran. Di tengah perang dengan AS dan Israel, militer Iran kini merekrut anak-anak menjadi tentara.(iranint’l)
Pembunuhan anak
Militer Iran dinilai tetap merekrut anak-anak meski negara tersebut telah berkomitmen berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, yang melarang penggunaan anak-anak dalam kegiatan militer.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia juga berulang kali menuduh pihak berwenang Iran, membunuh anak-anak demonstran selama penindakan keras di masa lalu.
Pusat Hak Asasi Manusia di Iran mengatakan pasukan keamanan membunuh lebih dari 200 anak selama gelombang protes pada awal tahun 2026.
Amnesty International dan Human Rights Watch juga telah mendokumentasikan kasus-kasus anak-anak yang ditembak, ditahan, dan dilecehkan selama demonstrasi.
Mereka mengatakan pasukan pemerintah Iran telah menggunakan kekuatan mematikan terhadap anak di bawah umur sehingga melanggar hukum internasional.
Kondisi ini semakin diperparah dengan peringatan dari para aktivis mengenai tingginya angka pekerja anak di Iran yang kini diperkirakan telah melampaui 3 juta orang.
Penurunan batas usia untuk ikut dalam perang ini, dikhawatirkan akan semakin mengancam keselamatan generasi muda di negara tersebut di tengah konflik yang masih berkecamuk.
Pada Oktober 2022, selama protes nasional di Iran, salah satu badan amal anti-kemiskinan independen terbesar di Iran melaporkan banyak anak di bawah umur direkrut untuk menyerang para demonstran, dengan imbalan pasokan makanan pokok.
Lebih dari 500 anggota dan pendukung Masyarakat Bantuan Mahasiswa Populer Imam Ali (IAPSRS), menyatakan pihak berwenang Iran sengaja menggunakan anak-anak sebagai bagian dari pasukan mereka melawan para demonstran anti-pemerintah .
Sengaja direkrut
Pada puncak pemberontakan, ketika pasukan represif Republik Islam menghadapi kelelahan dan kekurangan, semakin jelas anak-anak miskin sengaja direkrut untuk menekan protes.
Gambar-gambar anak-anak dan remaja berseragam anti huru hara Basij dan Garda Revolusi, muncul di media sosial, sehingga memicu kemarahan luas di kalangan masyarakat.
Pada saat yang sama, Asosiasi Perlindungan Hak Anak mengeluarkan pernyataan yang mengutuk penggunaan anak-anak untuk menekan demonstrasi jalanan, serta pembunuhan dan penangkapan anak-anak dan remaja selama pemberontakan nasional di Iran.
Selain itu, di Iran banyak anak pekerja dieksploitasi kelompok kejahatan terorganisir di jalanan, untuk melakukan pekerjaan kotor dan serabutan dengan upah kecil.
Sekretaris komite hak anak dari kelompok kerja hak asasi manusia Persatuan Nasional Asosiasi Pengacara Iran (IAPSRS), Reza Shafakhah, menyatakan ada 19 juta orang yang terpinggirkan di Iran dan menekankan angka resmi terbaru anak-anak pekerja di Iran adalah tiga juta orang.
Tindakan represif pemerintah
Menurutnya, IAPSRS memiliki 44 pusat yang mencakup 6.000 anak di seluruh negeri sebelum dibubarkan.
Pada tahun 2020, pasukan keamanan Iran melakukan tindakan represif dengan menahan pendiri dan direktur IAPSRS, Sharmin Meymandinejad, serta dua manajer IAPSRS.
Ini dilakukan menyusul pengaduan yang diajukan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) karena organisasi itu membela hak-hak anak.
Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri Iran mengajukan pengaduan ke pengadilan, meminta pihak berwenang Kehakiman membubarkan organisasi ini.
Sidang pengadilan atas pengaduan IRGC diadakan pada tanggal 2 Maret 2021, dan dalam langkah yang jarang terjadi, sehari kemudian, pada tanggal 3 Maret 2021, pengadilan mengeluarkan putusan untuk membubarkan IAPSRS.
Shafakhah, selaku ketua tim hukum, menyatakan dakwaan yang diajukan ke pengadilan terkait IAPSRS dan para anggotanya dimulai dengan pernyataan “LSM sedang mengupayakan revolusi yang lembut dan penuh warna.”
Dalam dakwaan tersebut, para aktivis sipil disebut sebagai “informan organisasi internasional”, karena di forum internasional dan Komite PBB tentang Hak Anak, mereka memberikan statistik tentang dampak sosial buruk di Iran. Ini yang menyebabkan disetujuinya resolusi-resolusi PBB yang menentang Iran.(P-Jeffry W)