Ekspor kopi UMKM terbebani pelemahan rupiah dan kenaikan BI rate
Foto ilustrasi Kopi Susu Gula Aren. (Dok/Shutterstock)PRIORITAS, 25/6/26 (Jakarta): Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berfokus pada ekspor kopi mulai menghadapi peningkatan beban operasional akibat melemahnya kurs rupiah, naiknya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), serta ketidakstabilan harga minyak global. Situasi ini memengaruhi kebutuhan modal kerja, biaya produksi, dan tarif pengiriman produk ke pasar luar negeri.
Pelaku UMKM kopi, Carlo Mayer, mengungkapkan, kenaikan suku bunga turut memperberat akses terhadap pembiayaan usaha. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pelaku usaha yang masih bergantung pada pinjaman untuk menjalankan aktivitas operasional sehari-hari.
“Sebenarnya iya, karena kan posisi kan suku bunganya ini, kita sangat berpengaruh sebenarnya sih,” kata Carlo saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (22/6/26).
Carlo menuturkan, tantangan lain muncul dari menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Sebagai eksportir, sejumlah transaksi bisnis dan komponen biaya masih bergantung pada mata uang asing, sehingga depresiasi rupiah turut meningkatkan biaya operasional perusahaan.
“Karena pertama kita kan berhubungan juga dengan dolar ya. Jadi harga-harganya itu kita pun sebenarnya bisa naik,” tuturnya.
Berdasarkan data Bloomberg per Kamis (25/6/26) pukul 11.55 WIB, kurs rupiah tercatat di posisi Rp17.929 per dolar Amerika Serikat. Melemahnya nilai tukar tersebut menyebabkan berbagai biaya yang terkait dengan mata uang asing mengalami kenaikan, termasuk pengadaan bahan penunjang produksi serta kebutuhan ekspor.
Di sisi lain, kenaikan biaya logistik turut dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak global. Carlo menjelaskan, biaya pengiriman barang ke pasar internasional sangat bergantung pada perubahan harga bahan bakar, sehingga setiap kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan ongkos distribusi.
“Namun untuk pengiriman keluar negerinya sendiri pun kita kan mengikuti harga minyak gitu,” ujar Carlo.
Mengacu pada data Oil Price per Kamis (25/6/26) pukul 11.55 WIB, harga minyak mentah Brent tercatat sebesar US$72,59 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) berada di level US$69,44 per barel dalam perdagangan global.
Tambahan pembiayaan
Selain itu, Carlo menyampaikan, kenaikan suku bunga turut memengaruhi pertimbangan pelaku usaha dalam memperoleh tambahan pembiayaan. Pasalnya, biaya pinjaman saat ini menjadi lebih mahal dibandingkan sebelumnya, sehingga dapat menambah beban keuangan perusahaan.
“Jadi pasti dengan seperti itu kita melakukan proses mau peminjaman atau apapun itu semuanya itu akan berdampak juga ke kita. Dan itu lumayan cukup naik juga sih,” imbuhnya.
Carlo menilai tekanan tersebut tidak hanya dirasakan oleh bisnis yang dijalankannya, melainkan juga oleh banyak pelaku UMKM lainnya. Sementara itu, kenaikan harga berbagai kebutuhan operasional membuat beban usaha semakin berat dan membatasi kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya.
“Sudah lumayan cukup banyak karena rata-rata sebenarnya kan untuk di Indonesia semua harganya sudah mulai mahal ya. Jadi suku bunga di kita itu di mata luar juga kan banyak juga produk-produk impor. Jadi kita juga lumayan berpengaruh, lebih agak sulit untuk sekarang ini sih. Ini kan sudah terdampak oleh kenaikan suku bunga,” tuturnya.
BI menaikkan suku bunga
Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 17–18 Juni 2026, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen. Sejalan dengan keputusan tersebut, suku bunga Deposit Facility naik menjadi 4,75 persen, sementara suku bunga Lending Facility meningkat ke level 6,50 persen.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan, kebijakan kenaikan suku bunga tersebut ditempuh guna menjaga kestabilan nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh konflik yang berlangsung di kawasan Timur Tengah.
“Keputusan ini juga sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 persen ±1 persen yang ditetapkan pemerintah,” kata Perry. (P-Zamir)
Pos Terkait
