PRIORITAS, 22/8/26 (Jakarta): Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera mencairkan anggaran darurat sebesar Rp290 miliar. Dana tersebut dinilai krusial untuk mendukung operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini kian mengkhawatirkan.
Desakan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv. Ia menegaskan, percepatan penanganan karhutla tidak bisa ditunda lagi karena dampaknya sudah sangat merugikan masyarakat luas dan memperburuk kualitas udara secara signifikan.
"Karhutla saat ini telah berdampak pada kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi. Nah, kondisi itu diperparah cuaca kering karena fenomena El Nino," ujar Rajiv dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (22/8/26), sebagaimana dilansir dari Antara.
Puluhan hektare lahan Kalimantan terbakar
Berdasarkan data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Jumat (21/8/2026), titik api baru terus bermunculan di sejumlah wilayah Kalimantan.
Dua wilayah yang mencatatkan dampak cukup parah. Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, titik karhutla kembali muncul di Kecamatan Tanah Grogot, Batu Sopang, dan Batu Engau dengan total lahan terbakar mencapai 25,29 hektare. Sementara di Kabupaten Kutai Kartanegara, kebakaran melanda beberapa wilayah seperti Loa Kulu, Tenggarong, Sanga-Sanga (Kelurahan Pendingan), Muara Muntai, Muara Jawa, dan Kota Bangun.
Disebutkan, total luas lahan terbakar dalam sehari mencapai 49,55 hektare, di mana wilayah Kelurahan Pendingin menjadi yang terluas dengan 42 hektare.
Tuntut tindakan luar biasa
Melihat skala dampak yang dihasilkan, Rajiv meminta pemerintah melakukan upaya penanganan yang luar biasa (extraordinary).
Selain pemadaman api, ia menekankan pentingnya tiga langkah strategis. Pertama, optimalisasi pencegahan. Petugas di lapangan wajib memperketat patroli terpadu di daerah rawan serta menggencarkan sosialisasi larangan membakar lahan, baik kepada masyarakat maupun pihak korporasi.
Kedua, pemulihan ekosistem. Pemerintah harus langsung menyiapkan skema pemulihan pasca-bencana, termasuk program penanaman kembali (reboisasi) di kawasan hutan dan lahan yang hangus terbakar.
Ketiga, penegakan hukum terukur. Penyelidikan mendalam mengenai penyebab kebakaran harus tetap berjalan secara paralel bersamaan dengan proses pemadaman. Pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran ini harus diproses hukum sesuai aturan yang berlaku.
"Penegakan hukum harus berjalan dan terukur sambil berjalan dengan upaya pemulihan karhutla," tegas legislator yang membidangi urusan pertanian dan kehutanan tersebut.
Di sisi lain, Rajiv turut menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh elemen yang telah berjibaku mengendalikan asap dan memadamkan api di titik-titik kebakaran, mulai dari BNPB, kepolisian, hingga pemerintah daerah.
Namun, ia mengingatkan, tantangan ke depan akan semakin berat. Oleh karena itu, katanya, sinergi deteksi dini harus terus ditingkatkan demi meminimalkan risiko bencana.
“Ke depan, perlu diperkuat sinergi antara Manggala Agni, TNI, Polri, dan pemda dalam pendinginan dini sebelum api meluas,” tuturnya. (P-Ant/ht)
