Hilirisasi kelapa jadi andalan Talaud, siapkan petani naik kelas lewat dukungan pemerintah pusat

PRIORITAS, 3/8/26 (Melonguane, Talaud): Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud terus mendorong transformasi sektor perkebunan melalui program hilirisasi kelapa guna meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Pemerintah kabupaten pun bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kementerian Keuangan RI, melaksanakan “Sosialisasi Program Hilirisasi Kelapa Tahun 2026” digelar di Gereja Ebenhaeser Melonguane, Kamis (30/7).

Kegiatan dibuka Asisten Bidang Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud mewakili Bupati Welly Titah. Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kementerian Keuangan RI, Dr. Hj. Triana Meinarsih, serta Pelaksana Harian Kepala Bidang Tanaman Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara, Natalia Pangkerego.

Sosialisasi Program Hilirisasi Kelapa Tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Talaud (P-Nelson Sangadi)

Kelapa jadi penggerak ekonomi daerah

Dalam sambutan tertulisnya, Bupati Welly Titah menegaskan, kelapa merupakan komoditas strategis sekaligus bagian dari identitas masyarakat Talaud. Komoditas ini menjadi sumber penghidupan turun-temurun masyarakat Talaud.

Namun, menurutnya, potensi tersebut belum memberikan manfaat ekonomi maksimal karena pemasaran sebagian besar hasil panen masih dalam bentuk bahan mentah.

“Berdasarkan data statistik, luas perkebunan kelapa di Talaud mencapai 26.181 hektare dengan potensi pengembangan sekitar 3.897 hektare. Petani harus memanfaatkan potensi ini melalui hilirisasi agar tidak hanya menjual bahan baku, tetapi juga menghasilkan produk bernilai tambah dan memiliki daya saing,” kata Welly dalam sambutan tertulisnya.

Empat prioritas pengembangan

Untuk mendukung program hilirisasi, Pemerintah Kabupaten Talaud telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain:

• Penyediaan bibit kelapa unggul guna meningkatkan produktivitas.
• Program peremajaan tanaman kelapa yang sudah tidak produktif.
• Pengendalian hama Sexava yang menjadi ancaman bagi perkebunan.
• Penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pembangunan jalan produksi untuk memperlancar distribusi hasil panen.

Program tersebut juga sejalan dengan arah pembangunan nasional, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan kapasitas petani dalam pengolahan hasil perkebunan.

Pemerintah pusat beri dukungan

Narasumber dari BPDP Kementerian Keuangan RI, Dr. Hj. Triana Meinarsih, menjelaskan pentingnya pemanfaatan dana perkebunan untuk mendukung pengembangan industri kelapa dari sektor hulu hingga hilir.

Menurutnya, pengolahan hasil kelapa menjadi berbagai produk turunan akan meningkatkan nilai ekonomi komoditas sekaligus memperkuat daya saing petani.

Sementara itu, Natalia Pangkerego dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara mengatakan hilirisasi merupakan salah satu strategi menjaga stabilitas harga kelapa sehingga petani tidak sepenuhnya bergantung pada fluktuasi harga komoditas di pasar global.

Dorong produk bernilai tambah

Arah pengembangan program hilirisasi Pemerintah Kabupaten Talaud berupa pengolahan kelapa menjadi berbagai produk bernilai tambah. Misalnya Virgin Coconut Oil (VCO), arang aktif, produk berbahan sabut kelapa, serta berbagai hasil olahan lainnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Talaud. Hadir juga para camat, lurah, kepala desa, penyuluh pertanian, serta perwakilan kelompok tani kelapa dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para petani, program hilirisasi diharapkan mampu menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan tersebut. (P-sm)