Geger! 700 Desa di Sulawesi Tengah belum teraliri listrik, Pemprov kejar ESDM

PRIORITAS, 26/9/26 (Palu): Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengusulkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur kelistrikan pada sekitar 700 titik baru di wilayah perdesaan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero).

Pemprov Sulteng menyiapkan usulan tersebut untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat pada tahun anggaran 2027. Alasannya, kebutuhan titik kelistrikan terus bertambah seiring dinamika kependudukan dan munculnya rumah tangga baru di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah.

Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah Novalina mengatakan, berdasarkan pendataan pemerintah provinsi, masih terdapat sekitar 700 titik yang butuh perhatian. Ratusan titik itu membutuhkan pembangunan maupun pengembangan infrastruktur kelistrikan pada tahun mendatang.

“Masih ada sekitar 700 titik untuk tahun depan. Hal ini disebabkan adanya dinamika kependudukan dan pertumbuhan rumah tangga baru di Sulawesi Tengah. Sehingga titik kebutuhan listrik masyarakat juga ikut bertambah,” kata Novalina di Palu, Jumat (25/9/26).

Terus verifikasi data kelistrikan

Pemprov Sulawesi Tengah bersama Kementerian ESDM, PLN dan pemerintah kabupaten/kota saat ini melakukan konsolidasi serta verifikasi ulang terhadap data lokasi yang masuk dalam usulan tersebut.

Menurut Novalina, verifikasi penting karena pengajuan titik lokasi mencakup desa maupun dusun yang berada di wilayah terpencil. Pemerintah ingin memastikan penggunaan seluruh data benar-benar menggambarkan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Novalina mengatakan, konsolidasi data penting agar usulan kepada Kementerian ESDM dan PLN memiliki dasar yang jelas, valid dan dapat mempertanggungjawabkannya.

Pemerintah provinsi berharap proses tersebut dapat mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur kelistrikan sehingga kebutuhan penerangan masyarakat di berbagai wilayah dapat terpenuhi secara bertahap.

Rasio desa berlistrik capai 96,58 persen

Pemprov Sulawesi Tengah mencatat rasio desa berlistrik di daerah tersebut saat ini telah mencapai 96,58 persen. Dari total desa yang ada, sebanyak 1.948 desa telah mendapatkan akses listrik.

Meski cakupan kelistrikan sudah cukup tinggi, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk menjangkau wilayah terpencil serta permukiman yang berkembang dan membutuhkan jaringan maupun infrastruktur listrik baru.

Upaya memperluas akses tersebut juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan akses energi antardaerah.

Novalina meminta para bupati dan wali kota ikut memperhatikan persoalan kelistrikan di wilayah masing-masing, termasuk membantu proses penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur listrik.

Minta Pemda siapkan lahan dan perizinan

Melansir Antara News, kementerian ESDM juga mendorong pemerintah daerah mempercepat penyiapan lahan. Bahkan termasuk apabila perlu mekanisme hibah atau pemanfaatan lahan untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan.

Kementerian ESDM sebelumnya meminta pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah membantu mempercepat penyelesaian perizinan serta pendekatan sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Listrik Perdesaan (Lisdes).

Kementerian ESDM menilai persoalan penggunaan kawasan hutan, perizinan lingkungan, penyediaan lahan dan kondisi sosial masyarakat dapat menjadi kendala apabila tak tertangani sejak awal. Karena itu, kementerian meminta pemerintah daerah aktif memfasilitasi kebutuhan pembangunan di lapangan.

Dengan koordinasi antara Pemprov Sulawesi Tengah, pemerintah kabupaten/kota, Kementerian ESDM dan PLN, usulan 700 titik tersebut kiranya dapat ditindaklanjuti sehingga perluasan akses listrik perdesaan dapat berjalan sesuai target pada 2027. (P-*/Ant/sm)