PRIORITAS, 18/10/26 (Jakarta): Pemprov DKI Jakarta perlu memastikan dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kualitas udara melalui pengukuran polutan di permukaan.
Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan citra satelit untuk menilai risiko paparan asap bagi masyarakat.
Kenneth menyampaikan desakan itu setelah laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memasukkan DKI Jakarta dalam daftar wilayah yang terdeteksi terdampak sebaran asap berdasarkan pemantauan satelit pada Jumat (16/10/26).
“Kami menyoroti laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memasukkan Provinsi DKI Jakarta dalam daftar wilayah yang terdeteksi terdampak asap dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), berdasarkan pemantauan citra satelit pada Jumat (16/10/26),” kata Kenneth melalui keterangan tertulisnya, Minggu (18/10/26).
Meski demikian, Kenneth mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menyimpulkan kualitas udara di Jakarta memburuk hanya berdasarkan temuan satelit.
Sebab, keberadaan asap di atmosfer belum otomatis menunjukkan peningkatan konsentrasi polutan pada lapisan udara yang dihirup warga.
“Pemprov DKI Jakarta harus bergerak berdasarkan data, tetapi tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” kata dia.
Di sisi lain, pemerintah tetap perlu mengantisipasi kemungkinan asap memengaruhi kualitas udara di permukaan.
Karena itu, Kenneth meminta Pemprov DKI menggabungkan data sebaran asap dari satelit dengan hasil pengukuran partikulat halus PM2.5 dan PM10 serta indeks kualitas udara atau Air Quality Index (AQI).
“Jangan sampai pemerintah hanya menyampaikan bahwa asap terdeteksi, tetapi tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai kondisi kualitas udara di permukaan, potensi dampaknya, serta langkah yang perlu dilakukan masyarakat,” ujarnya.
Untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat, Kenneth mendorong Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berkoordinasi dengan BMKG, Kementerian Lingkungan Hidup, dan instansi terkait.
Koordinasi tersebut perlu mencakup analisis sebaran asap, kondisi meteorologi, dan hasil pemantauan kualitas udara di berbagai wilayah ibu kota.
Selain memperkuat koordinasi, Kenneth meminta pemerintah memastikan seluruh alat pemantau kualitas udara berfungsi optimal.
Dengan begitu, petugas dapat mendeteksi perubahan konsentrasi polutan secara berkala dan menyampaikan hasilnya kepada masyarakat melalui kanal resmi pemerintah.
“Saya juga meminta seluruh alat pemantau kualitas udara dipastikan berfungsi optimal, sehingga perubahan konsentrasi polutan dapat diketahui secara berkala. Informasi tersebut juga harus disampaikan secara transparan melalui kanal resmi pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kenneth meminta pemerintah segera mengeluarkan informasi peringatan apabila pengukuran menunjukkan peningkatan konsentrasi polutan di permukaan.
Informasi itu perlu mencakup wilayah terdampak, tingkat risiko, dan rekomendasi aktivitas yang sesuai dengan kondisi udara.
“Pemantauan harus dilakukan secara berkelanjutan. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan berbasis data agar bisa mengambil langkah perlindungan yang tepat,” tutur Kenneth.
Sebelumnya, BMKG menjelaskan bahwa citra satelit dapat menunjukkan keberadaan atau sebaran asap di atmosfer, tetapi tidak secara langsung menggambarkan konsentrasi polutan di permukaan.
Perbedaan ini membuat pemerintah perlu menggabungkan pemantauan satelit dengan pengukuran kualitas udara untuk menilai paparan yang berpotensi dialami masyarakat.
BMKG juga menyebut pergerakan asap di Pulau Jawa mengarah ke tenggara hingga barat berdasarkan hasil pemantauan tersebut.
Karena itu, pengamatan lanjutan diperlukan untuk memastikan apakah konsentrasi asap di Jakarta meningkat pada lapisan udara permukaan atau hanya melintas di atmosfer bagian atas. (P-*/Khalied M)
