HUKRIM

8 bulan  lalu | HUKRIM Hukum
PRIORITAS, 11/1/26 (Jakarta): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawali tahun 2026 dengan temuan fantastis dalam OTT yang menyasar pegawai Direktorat Jenderal Pajak..
8 bulan  lalu | HUKRIM Hukum
PRIORITAS, 11/1/26 (Jakarta): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menghantam jantung birokrasi fiskal. Delapan orang dijaring dalam operasi tangkap tangan (OTT)..
8 bulan  lalu | HEADLINE NEWS HUKRIM Hukum
PRIORITAS, 10/1/26 (Solo): Kabar tentang pertemuan tertutup antara Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dan dua tersangka tudingan ijazah palsu Eggy Sudjana..
8 bulan  lalu | DAERAH HUKRIM
PRIORTAS, 10/1/2026 (Batam): Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kajati Kepri) Jehezkiel Devy Sudarso mengungkap kronologis dugaan korupsi pengelolaan Penerimaan Negara..
8 bulan  lalu | HUKRIM Hukum
PRIORITAS, 10/1/26 (Jakarta): Kasus korupsi kuota haji yang menyeret nama-nama besar di Kementerian Agama (Kemenag) kini memasuki babak baru yang cukup..
8 bulan  lalu | HUKRIM Hukum
PRIORITAS, 10/1/26 (Jakarta): Isu panas mengenai skandal korupsi kuota haji kembali mengguncang publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa kabar mengejutkan dengan memastikan..
8 bulan  lalu | HUKRIM Hukum
PRIORITAS, 10/1/26 (Jakarta): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengambil langkah tegas dengan menetapkan eks Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas..
8 bulan  lalu | HUKRIM Hukum Selebritas
PRIORITAS, 9/1/26 (Jakarta): Komika Panji Pragiwaksono yang saat ini sedang banyak dibicarakan gegara program lawakan berjudul “Mens Rea”, dilaporkan ke..
8 bulan  lalu | HEADLINE NEWS HUKRIM Hukum
PRIORITAS, 9/1/26 (Jakarta): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menaikkan status hukum eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi..
8 bulan  lalu | HEADLINE NEWS HUKRIM
PRIORITAS, 9/1/26 (Jakarta): Kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjeratnya, menurut mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim,..
Terverifikasi di Dewan Pers
Nomor 1370/DP-Verifikasi/K/V/2025