PRIORITAS, 23/8/26 (Melonguane, Talaud): Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Dr. Yohanis B.K. Kamagi, AP., M.Si., memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membahas pengelolaan anggaran daerah. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Sekretariat Daerah Jumat (21/8/26) di Ruang Sekretariat Daerah.
Rapat koordinasi itu menindaklanjuti hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap kebijakan anggaran berjalan sesuai kesepakatan eksekutif dan legislatif.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud berupaya menyelaraskan penyusunan serta pelaksanaan APBD 2026. Yohanis Kamagi menegaskan, kesepakatan TAPD dan Banggar tidak hanya menjadi dokumen administratif.
Menurutnya, kesepakatan tersebut juga menjadi mandat politik dan moral. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus menjalankannya secara tepat, terukur, akuntabel, dan sesuai waktu.
Sekda minta SKPD bergerak cepat
“Kita tidak boleh terjebak dalam rutinitas birokrasi. Hasil kesepakatan TAPD dan Banggar adalah peta jalan kita,” tegas Yohanis Kamagi.
Ia meminta seluruh kepala SKPD segera menerjemahkan poin strategis tersebut ke dalam program kerja. Selain itu, setiap program harus memiliki target yang jelas dan dapat diukur.
“Pastikan tidak ada lagi tumpang tindih atau pemborosan anggaran,” kata Yohanis di hadapan pimpinan perangkat daerah.
Pernyataan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap efektivitas belanja publik. Pemerintah ingin setiap program memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam rapat itu, jajaran pemerintah daerah juga mengevaluasi realisasi anggaran periode sebelumnya. Selanjutnya, peserta membahas strategi optimalisasi alokasi dana untuk sisa tahun anggaran 2026.
Belanja daerah harus memberi manfaat nyata
Pembahasan Anggaran Kabupaten Kepulauan Talaud itu menitikberatkan sejumlah sektor prioritas. Sektor itu mencakup pelayanan publik, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Fokus tersebut menjadi penting karena Kabupaten Kepulauan Talaud berada di kawasan perbatasan. Kondisi geografis wilayah tersebut membutuhkan pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran.
Yohanis Kamagi kemudian mengingatkan seluruh kepala SKPD tentang prinsip value for money. Prinsip tersebut menuntut setiap belanja menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Anggaran adalah amanah rakyat. Setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat maksimal,” ujarnya.
Ia menilai sinergi antar-SKPD sangat penting untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pengawasan DPRD melalui Banggar juga menjadi bagian penting dalam menjaga integritas anggaran.
Pengawasan DPRD ikut menentukan kualitas APBD
Kehadiran seluruh pimpinan SKPD dalam rapat tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah. Pemkab Talaud ingin menjalankan pemerintahan secara efektif serta berorientasi pada hasil.
Karena itu, rapat tersebut diharapkan mempercepat penyerapan anggaran yang berkualitas. Penyerapan anggaran juga harus tetap mengikuti perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah daerah berharap target pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud dapat tercapai sesuai rencana. Dengan demikian, anggaran tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan dampak nyata.
TAPD dan Banggar DPRD memiliki peran penting dalam proses penganggaran daerah. Keduanya perlu memastikan APBD mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
Kolaborasi eksekutif-legislatif jadi kunci
Kolaborasi TAPD dan Banggar juga membantu pemerintah menentukan prioritas pembangunan. Selain itu, kerja sama tersebut dapat memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
Rapat koordinasi itu akhirnya menegaskan kembali komitmen Pemkab Talaud terhadap pengelolaan anggaran yang transparan. Pemerintah daerah juga mendorong seluruh perangkat daerah bekerja secara kolaboratif dan berorientasi hasil.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah semakin meningkat. Pada saat yang sama, pembangunan di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Pemerintah daerah menargetkan setiap rupiah APBD memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, prinsip value for money menjadi salah satu landasan penting dalam pelaksanaan program pembangunan. (P-Nelson Sangadi)
