PRIORITAS, 9/7/26 (Jakarta): Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena mendesak pemerintah segera mengambil langkah mitigasi konkret untuk menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Gelombang PHK menimpa sejumlah industri di Tanah Air dipicu tekanan ekonomi yang semakin berat pascamenguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) belakangan ini.
Ia lalu meminta pemerintah menyiapkan program pembinaan keterampilan ulang (reskilling) bagi buruh terdampak PHK. Langkah tersebut penting agar para buruh memiliki keahlian baru yang sesuai dengan potensi ekonomi di kampung halaman masing-masing mereka.
“Pada saat terjadi PHK, apa hal lain yang bisa dilakukan oleh para buruh ini? Begitu kembali ke kampungnya, belum tentu keahlian (lama) itu mempunyai fungsi di sana. Maka, harus ada suatu pembinaan ulang,” ujar Samuel di Jakarta, Rabu (8/7/26) kemarin.
Kerap tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja
Selanjutnya Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah I itu menilai keahlian buruh pabrik selama ini cenderung terlalu spesifik. Akibatnya, keterampilan tersebut kerap tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja di daerah asal ketika mereka terpaksa pulang setelah terkena PHK.
Ia lalu meminta kepala daerah menyusun konsep yang matang untuk memetakan potensi ekonomi lokal. Langkah tersebut dapat menghidupkan kembali lahan-lahan produktif di pedesaan dengan memberdayakan para mantan buruh tersebut.
Selanjutnya, politikus Fraksi PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya peran anggota legislatif. Masa reses mendatang harus dimanfaatkan anggota Komisi VII DPR RI untuk turun langsung mengkaji kondisi sektor industri di daerah pemilihan masing-masing.
“Ini waktunya anggota DPR melakukan dialog dengan para buruh yang mengalami PHK. Anggota DPR dari masing-masing konstituen harus turut membantu menjadi pembina untuk menjadi mata rantai bagi mereka,” tegasnya lagi.
Memang Samuel mengakui gagasan yang disampaikannya masih berupa pemetaan awal. Sebab, sebagaimana Beritasatu.com melansir, kompleksitas persoalan makroekonomi saat ini memerlukan kajian yang lebih komprehensif lagi.
“Ini memang sesuatu yang kompleks. Karena itu, usulan yang saya sampaikan ini sifatnya masih sangat surface (permukaan), belum mendalam. Ini yang tentunya menurut kami perlu kami pelajari lebih lanjut di daerah masing-masing,” demikian Samuel Wattimena. (P-*/jr)
