PRIORITAS, 14/10/26 (Jakarta): Pemerintah mengambil langkah tegas untuk memastikan roda penggerak ekonomi desa berjalan optimal. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengumumkan bahwa pemerintah akan mulai memantau sekitar 8.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara serentak di berbagai wilayah Indonesia mulai Kamis, 15 Oktober 2026.
Dikatakan, langkah masif tersebut diambil untuk mengidentifikasi sekaligus memberikan penanganan langsung terhadap berbagai kendala operasional yang dihadapi oleh pengurus koperasi di lapangan.
"Besok tanggal 15 (Oktober, Red) akan ada monitoring serentak," ujar Menko Pangan yang akrab disapa Zulhas, dalam konferensi pers usai memimpin rapat koordinasi terbatas KDKMP di Jakarta, Rabu (14/10/26).
Libatkan Wamen hingga Pangdam
Pemantauan tahap pertama ini direncanakan berlangsung intensif selama delapan hari. Pemerintah ingin memastikan seluruh aspek logistik dan pasokan komoditas penting sudah tersedia dan tidak mengalami sumbatan.
"Monitoring itu untuk memastikan, contoh seperti barang ini sudah ada belum? Kalau belum ada, kenapa? Jadi, langsung terkait masalahnya," kata Zulhas memaparkan fokus pengecekan.
Untuk menyukseskan agenda besar ini, perwakilan kementerian beserta para wakil menteri telah mendapatkan pembagian tugas kunjungan secara spesifik.
Di tingkat daerah, pemantauan juga akan melibatkan sinergi dari Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam), Gubernur di tiap provinsi, dan Bupati di tiap kabupaten
Disebutkan, pelibatan lintas instansi ini bertujuan agar persoalan krusial di hilir. seperti hambatan distribusi pupuk atau logistik pertanian lainnya, bisa dikoordinasikan langsung untuk diselesaikan di tempat.
Jika ditemukan kendala, pejabat yang berkunjung bahkan bisa langsung menghubungi pihak terkait untuk mencari solusi instan.
Posko 24 jam siap backup Menko Pangan
Mengingat operasional KDKMP melibatkan banyak ekosistem, mulai dari kementerian, BUMN, pemerintah daerah, camat, hingga kepala desa, Kemenko Bidang Pangan telah mendirikan posko khusus yang akan mengawal perkembangan koperasi ini selama satu bulan penuh.
Menariknya, staf posko dipastikan akan disiagakan selama 24 jam penuh untuk memantau situasi di daerah secara real-time. Seluruh persoalan yang belum terselesaikan di tingkat bawah akan dicatat dan diteruskan ke tingkat pembuat kebijakan.
"Saya tiap sore akan dapat laporan. Yang enggak bisa ditembus, saya akan turun tangan," tegas Zulhas, dilansir dari Antara.
Target dua tahun menuju kemandirian
Zulhas menambahkan, keterlibatan aktif pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan merupakan bentuk pendampingan wajib. Penguatan usaha ini diprediksi membutuhkan waktu secara bertahap selama sekitar satu hingga dua tahun.
Ia menekankan, pendampingan intensif ini sangat diperlukan agar tata kelola dan ekosistem bisnis di dalam KDKMP benar-benar matang sebelum akhirnya dilepas secara independen.
"Kalau dua tahun sudah bagus, tentu dia akan berjalan dengan sendirinya," ucap Menko Pangan. (P-Ant/ht)
