Dukung reformasi pasar saham, Bamsoet: Langkah tegas Presiden Prabowo visioner dan strategis
Bambang Soesatyo. (dok. Beritaprioritas.com)Alarm keras bagi stabilitas pasar modal Indonesia
PRIORITAS, 31/1/2026 (Jakarta): Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam merespons gejolak pasar saham nasional yang memicu trading halt dua kali berturut-turut, seraya menegaskan bahwa peristiwa tersebut menjadi peringatan serius akan kebutuhan pembenahan struktural pasar modal yang lebih berani, transparan, dan berkelanjutan.
Dalam pernyataan pers yang diterima PRIORITAS, Sabtu (31/1/2026) disebutkan, bahwa Ia menilai arahan Presiden Prabowo untuk mempercepat demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), meningkatkan ketentuan free float, serta memperluas peran investor institusional domestik seperti dana pensiun dan asuransi merupakan langkah strategis guna memperkuat fondasi pasar modal.
“Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan visioner. Kebijakan yang ditempuh bukan respons sesaat, tetapi langkah struktural untuk memperbaiki tata kelola bursa dan meningkatkan kepercayaan investor,” ujar Bamsoet di Jakarta.
Gejolak IHSG beberapa hari terakhir dipicu pengumuman MSCI ihwal evaluasi metodologi free float. MSCI menghentikan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF), Number of Shares (NOS), dan penambahan konstituen hingga Februari 2026. Tanpa perbaikan, Indonesia berpotensi kehilangan bobot di Indeks MSCI Emerging Markets, bahkan tergeser ke kategori pasar frontier.
IHSG sempat anjlok hingga menembus batas trading halt 8% pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1), sebelum kembali stabil di kisaran 8.000-an. Gejolak ini turut berujung pada mundurnya Direktur Utama BEI, Iman Rachman, sebagai bentuk tanggung jawab moral.
Bamsoet menjelaskan langkah Presiden menaikkan batas minimum free float dari 7,5% menjadi 15% merupakan sinyal kuat perbaikan tata kelola. Level tersebut menempatkan Indonesia sejajar dengan Thailand dan lebih progresif dibanding Singapura, Filipina, dan Inggris.
“Masalah utama pasar modal kita adalah likuiditas semu. Kapitalisasi besar, tetapi saham yang benar-benar beredar sangat terbatas. Kebijakan free float 15% menjadi koreksi penting agar harga saham kembali pada mekanisme pasar yang sehat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti rencana pemerintah menaikkan batas investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal dari 8% menjadi 20%. Kebijakan ini dinilai mampu mengurangi ketergantungan pada dana asing yang volatil serta memperkuat stabilitas IHSG.
“Dengan memperbesar porsi investor institusional domestik, pasar modal kita memiliki bantalan lebih kuat saat tekanan global terjadi,” ujarnya.
Bamsoet menegaskan bahwa percepatan demutualisasi BEI adalah agenda krusial yang harus segera diwujudkan untuk mengurangi potensi konflik kepentingan dan memperkuat independensi pengawasan. Demutualisasi juga membuka peluang masuknya investor strategis, termasuk Sovereign Wealth Fund seperti Danantara.
“Pasar modal adalah cermin kepercayaan. Dengan arah kebijakan yang jelas dan tata kelola yang diperbaiki, investor akan kembali. Arahan Presiden Prabowo memberi sinyal kuat bahwa Indonesia serius membangun pasar modal yang adil, transparan, dan kompetitif,” tutup Bamsoet. (P-*r/bwl)
