Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat konferensi pers APBNKita di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (8/1/26). (Khalied Malvino/Beritaprioritas/YouTube Kementerian Keuangan RI)PRIORITAS, 8/1/26 (Jakarta): Anggaran negara tidak selalu berjalan lurus sesuai rencana di atas kertas. Pada APBN 2025, justru menunjukkan wajah lain, yakni fleksibel, adaptif, dan berani mengubah arah di tengah jalan. Angka akhirnya pun bicara keras.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi sementara belanja kementerian dan lembaga (K/L) melonjak menjadi Rp1.500,4 triliun, atau 129,3 persen dari target Rp1.160,1 triliun. Target dilewati jauh, bukan karena pemborosan tiba-tiba, melainkan karena anggaran diputar ulang mengikuti kebutuhan.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara membuka alasan di balik lonjakan tersebut. Pergeseran anggaran menjadi kunci utama, terutama ketika prioritas berubah di tengah tahun berjalan.
“Jadi karena dua hal. Yang sifatnya pergeseran anggaran, itu menyesuaikan dengan prioritas, termasuk dari belanja non-K/L menjadi belanja K/L atau sebaliknya,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis (8/1/26).
Dalam struktur APBN, belanja non-K/L memang disiapkan sebagai ruang manuver. Dana cadangan ini dapat berpindah kapan saja ketika negara harus turun tangan langsung melalui kementerian dan lembaga.
“Kalau terjadi bencana maka anggarannya pindah menjadi belanja K/L,” tambahnya.
Belanja yang membengkak itu menyebar ke berbagai pos utama. Belanja barang menyerap Rp654,9 triliun, belanja modal mencapai Rp427,5 triliun, sementara bantuan sosial tercatat Rp186,6 triliun. Ini menandakan negara tidak hanya membiayai operasional, tetapi juga menjaga daya tahan sosial dan pembangunan.
Ironisnya, lonjakan ini terjadi setelah pemerintah sempat menarik rem keras di awal tahun. Efisiensi anggaran diberlakukan dengan menahan belanja, termasuk belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun. Total dana yang diblokir bahkan mencapai Rp306,69 triliun, termasuk efisiensi transfer ke daerah Rp50,59 triliun.
Namun, APBN 2025 tidak berhenti pada penghematan. Tiga bulan berselang, pemerintah membuka kembali sebagian kunci anggaran. Pada Maret 2025, blokir dilepas senilai Rp206,4 triliun demi menjaga layanan dasar dan kelanjutan bantuan sosial.
Dengan relaksasi itu, ditambah belanja non-K/L sebesar Rp1.102 triliun, belanja pemerintah pusat akhirnya tercatat Rp2.602,3 triliun, atau 96,3 persen dari target Rp2.701,4 triliun.
Suahasil menegaskan, lonjakan belanja bukanlah bentuk kehilangan kendali fiskal, melainkan strategi bertahan di tengah tekanan ekonomi.
“Jadi, kami berbelanja Rp100 triliun lebih rendah karena kita memiliki efisiensi anggaran di awal tahun. Namun, kami juga melakukan secara fleksibel pergeseran anggaran untuk tetap bisa memenuhi seluruh program-program prioritas pemerintah,” jelas Suahasil. (P-Khalied M)
