Pemulihan pascabencana Sumatra dipercepat, hunian warga ditarget rampung tiga bulan
Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, di kediaman pribadinya, Kertanegara, Jakarta, pada Sabtu malam, 27 Desember 2025. (BPMI Setpres)PRIORITAS, 28/12/2025 (Jakarta): Pemerintahan Prabowo Subianto mengambil langkah cepat, mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Langkah ini langsung dibahas dalam pertemuan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria, di Kantor Sekretariat Kabinet, Sabtu, 27 Desember 2025.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, di kediaman pribadinya, Kertanegara, Jakarta, pada Sabtu malam. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, termasuk laporan mengenai progres Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi dan terutama hunian warga terdampak bencana Sumatra.
Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI, Minggu (28/12/25) Seskab Teddy menyampaikan, BUMN saat ini tengah membangun 15.000 unit hunian yang ditargetkan rampung dalam waktu tiga bulan. Sebanyak 500 unit pertama dijadwalkan selesai pada pekan ini dan dilengkapi fasilitas dasar, seperti sanitasi air bersih, listrik, rumah ibadah, jaringan internet, serta ruang ramah anak.
“(Sebanyak) 500 unit pertama akan selesai dalam minggu ini dan dilengkapi dengan sanitasi air bersih, rumah ibadah, listrik, jaringan wifi, serta fasilitas untuk anak-anak,” ujar Seskab.
Selain itu, 4.500 unit hunian sementara juga sedang dibangun oleh BNPB di tiga provinsi terdampak. Pemerintah melalui Kementerian PKP turut memulai pembangunan hunian tetap, dengan 2.500 unit pertama telah dibangun di lahan milik BUMN dan 2.500 unit berikutnya akan dimulai awal pekan depan.
“(Sebanyak) 2.500 unit pertama sudah dibangun minggu lalu di lahan pemerintah (milik BUMN) dan 2.500 unit kedua akan mulai dibangun awal minggu depan,” ujar Seskab Teddy.
Seskab Teddy menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam penyediaan lahan serta proses relokasi warga. Hunian yang dibangun, kata dia, harus berada di lokasi aman dari bencana, dekat dengan akses jalan utama, fasilitas umum, serta pusat aktivitas dan mata pencaharian warga.
“Hunian sementara dan hunian tetap ini dibangun dengan memenuhi beberapa kriteria, yakni bukan di lokasi rawan bencana, lokasinya cukup dekat dengan rumah, jalan besar, fasilitas umum serta tempat bekerja para pengguna,” pungkas Seskab Teddy. (P-bwl)
