Skema insentif fiskal, strategi Mendagri tingkatkan pendapatan dan belanja daerah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.(Dok/kompas.com)PRIORITAS, 28/12/25 (Jakarta): Guna mendorong peningkatan realisasi pendapatan dan belanja daerah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memiliki strategi melalui skema insentif fiskal dinilai merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Dapun kebijakan ini bagus untuk mendorong pemda mengelola APBD secara optimal. “Apalagi di tengah situasi efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) yang sangat ketat,” kata analis politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo saat dihubungi, Sabtu (27/12/25).
Dikatakannya, skema penghargaan dan insentif fiskal berpotensi memacu iklim kompetisi sehat antar pemda. Namun demikian, ia mengingatkan agar penilaian tidak semata-mata berfokus pada tingkat serapan anggaran.
“Bukan tidak mungkin belanja dilakukan hanya untuk memenuhi aspek administratif. Padahal yang terpenting adalah belanja yang benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Hal yang sama dikatakan dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana, Ricky Ekaputra Foeh yang menilai kebijakan insentif fiskal diinisiasi Mendagri Tito Karnavian merupakan langkah rasional dalam merespons potensi pelambatan ekonomi.
Serapan anggaran
Menindaklanjuti arahan Mendagri, ia mengingatkan bahwa peningkatan serapan anggaran perlu dibarengi dengan kualitas belanja yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian agar penilaian kinerja daerah tidak semata-mata didasarkan pada angka serapan anggaran, melainkan juga pada efektivitas belanja dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Dalam literatur kebijakan publik, kinerja fiskal tidak pernah direduksi hanya pada tingkat penyerapan anggaran. Ukuran utama kinerja adalah outcome dan impact, bukan sekadar input. Dengan kata lain, yang relevan bukan seberapa besar APBD dibelanjakan, melainkan perubahan nyata apa yang dihasilkan bagi kesejahteraan masyarakat,” jelas Ricky.
Kemudian ia menambahkan, tekanan untuk mencapai realisasi tinggi di akhir tahun sering kali mendorong belanja yang dipaksakan, minim perencanaan matang, dan rentan inefisiensi.
“Akibatnya, APBD bisa terserap hingga 95 bahkan 100 persen, tetapi kemiskinan, pengangguran, dan lemahnya daya beli tetap menjadi persoalan yang berulang setiap tahun,” katanya. (P-*r/am)
