Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyatakan, alasan penyidik mencabut status cegah ke luar negeri terhadap bos PT Djarum Victor Rachmat Hartono karena yang bersangkutan kooperatif terkait kasus dugaan korupsi pajak periode 2016-2020. (Beritasatu.com)PRIORITAS, 1/12/25 (Jakarta): Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mencabut larangan bepergian ke luar negeri bagi Direktur Utama PT Djarum, Victor Rachmat Hartono. Keputusan tersebut diambil karena penyidik menilai Victor menunjukkan sikap kooperatif dalam proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pajak tahun 2016–2020.
“Terhadap yang bersangkutan saat ini sudah dilakukan pencabutan pencegahanya,” ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Senin (1/12/25).
Anang mengatakan, pencegahan awal diterapkan sebagai langkah preventif agar Victor tidak meninggalkan Indonesia selama proses penyidikan. Namun, larangan tersebut kemudian dicabut karena Victor dianggap bekerja sama dengan baik, termasuk menyampaikan berbagai keterangan kepada penyidik.
“Sudah memberikan informasi-informasi,” ujarnya tanpa merinci isi informasi tersebut.
Walaupun larangan bepergian sudah dicabut, Anang menegaskan, penanganan kasus ini tetap berlanjut dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Ia memastikan keputusan tersebut sepenuhnya didasarkan pada penilaian objektif penyidik.
Masih berstatus sebagai saksi
Sampai sekarang, Kejagung belum menetapkan siapa pun sebagai tersangka dalam perkara ini. Semua pihak yang telah dimintai keterangan, baik dari instansi pemerintah maupun pihak swasta, masih berstatus sebagai saksi.
“Proses hukum tetap berjalan, kita tunggu saja,” imbuh Anang, dikutip dari Beritasatu.com.
Sebelumnya, tim penyidik Kejagung telah menyita beberapa kendaraan, seperti Toyota Alphard dan motor gede (moge), yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara korupsi pajak tersebut.
Penyitaan
Penyitaan dilakukan saat penyidik menggeledah sejumlah lokasi pada Minggu (25/11/25). Meski demikian, hubungan aset-aset tersebut dengan perkara masih belum dijelaskan secara detail.
Selain itu, Kejagung telah memeriksa sekitar 40 saksi dari kalangan birokrasi dan swasta untuk menelusuri dugaan pengurangan kewajiban pajak yang dilakukan oleh oknum pegawai Direktorat Pajak Kementerian Keuangan pada periode 2016–2020.
Pos Terkait
