PRIORITAS, 20/6/25 (Batam): Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, dinilai mengabaikan amanah Wakil Ketua DPR RI, H. Sufmi Dasco Ahmad, terkait evaluasi pencabutan alokasi lahan Hotel Purajaya yang kini menjadi polemik.
Hingga berita ini naik tayang, konfirmasi sejumlah media terkait surat tersebut belum mendapat tanggapan resmi dari BP Batam.
Surat konfirmasi yang dilayangkan sejak 27 Mei 2025 awalnya dijanjikan akan dijawab dalam 10 hari. Namun, setelah batas waktu berlalu, BP Batam belum memberikan klarifikasi, dan surat disebut masih berada di bagian hukum.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI mengirim surat kepada BP Batam dan aparat penegak hukum untuk mengevaluasi pencabutan alokasi lahan milik PT Dani Tasha Lestari, serta mempertanyakan perobohan Hotel Purajaya oleh PT Pasifik Estatindo Perkasa pada 2023 yang dinilai tanpa dasar hukum.
Pemerhati lingkungan, Azhari, ST, M.Eng., menyayangkan sikap BP Batam yang dianggap tidak berpihak pada kelestarian lingkungan. “Hotel Purajaya mengusung konsep eco green, kini berubah jadi puing dan semak. Tidak ada arah pembangunan yang jelas,” ujarnya.
Azhari juga menyoroti tren alih fungsi kawasan buffer zone menjadi lahan komersial, yang menurutnya menunjukkan orientasi BP Batam lebih mengutamakan pendapatan daripada keberlanjutan lingkungan.(P-Jeff K)
