Langkah besar: Jelang 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, BGN resmikan 480 SPPG baru di Wilayah 3T
Pelaksanaan program MBG di daerah tertinggal. (Courtesy: Antara)PRIORITAS, 1/10/26 (Jakarta): Menjelang dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Badan Gizi Nasional (BGN) membuat langkah besar.
BGN mengumumkan pengoperasian 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) yang tersebar di 16 provinsi Indonesia.
Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa penempatan ratusan SPPG ini difokuskan pada daerah dengan angka tengkes (stunting) kategori tinggi hingga sangat tinggi. Langkah ini diambil agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa berjalan tepat sasaran.
“Langkah strategis ini berlandaskan pada pemetaan objektif yang merujuk sepenuhnya pada basis data terpadu BGN. Penentuan lokasi dilakukan secara independen, terukur, dan transparan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak manapun,” ujar Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/1/26).
Sebaran 480 titik SPPG di Indonesia Timur
Dikatakan, pemerintah berkomitmen penuh untuk menjamin hak gizi anak-anak di wilayah pinggiran. Infrastruktur pemenuhan gizi ini kini resmi beroperasi di 16 provinsi wilayah Indonesia Timur.
Papua Raya: Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.
Maluku: Maluku dan Maluku Utara, Sulawesi: Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
Nusa Tenggara: Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Indisipliner, 4 SPPG ditutup permanen
Selain melakukan perluasan jangkauan, BGN juga memperketat pengawasan mutu pangan. Sebagai bentuk perbaikan tata kelola Program MBG, BGN secara resmi menghentikan operasional 4 SPPG secara permanen pada tahun 2026 ini.
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, mengungkapkan tindakan tegas ini diambil karena adanya pelanggaran indisipliner operasional dan ketidakpatuhan terhadap standar keamanan pangan.
Empat SPPG yang resmi ditutup berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BGN, adalah SPPG Karo Berastagi Sempajaya (Sumatera Utara), pengelola Yayasan Manunggal Kartika Jaya (2.997 penerima manfaat).
Berikutnya SPPG Blora Tunjungan Sukorejo 2 (Jawa Tengah), pengelola Yayasan Tirto Mirah Asih (2.614 penerima manfaat), SPPG Bantul Jetis Patalan 2 (DI Yogyakarta), pengelola Yayasan Panji Satria Nusantara (2.281 penerima manfaat).
Terakhir SPPG Jayapura Depapre Waiya (Papua), pengelola Yayasan Kasih Iman Samuel Papua (2.220 penerima manfaat).
Diharapkan, melalui kombinasi perluasan jaringan di wilayah 3T dan pengawasan kualitas yang ketat, BGN optimis dapat melahirkan generasi masa depan Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas secara merata. (P-Ant/ht)
Pos Terkait
