
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Reflin Buata menumpangi kendaraan bermotor roda dua milik warga dalam Kunjungan Kerja mendampingi Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail ke Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango, Selasa (22/9/26). (Courtesy’ Antara/HO-Diskominfotik)PRIORITAS, 24/09/26 (Bone Bolango): Perjalanan menuju Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, kembali menggambarkan beratnya tantangan akses transportasi masyarakat. Medan ekstrem menuju Pinogu itu menggambarkan sulitnya akses warga di wilayah pedalaman tersebut.

Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Reflin Buata merasakan langsung kondisi medan yang ekstrem itu. Ia mengalami langsung saat mendampingi kunjungan kerja Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Selasa (22/9/2026).
Dalam perjalanan, rombongan harus menghadapi berbagai kendala akibat kondisi jalan. Ban kendaraan sempat mengalami kerusakan, sementara rantai sepeda motor juga putus saat melintasi jalur tersebut. Jalan berlubang serta tanjakan terjal membuat perjalanan membutuhkan persiapan dan perlengkapan khusus.
Kondisi tersebut menjadi pengalaman berharga bagi Reflin. Apalagi ini untuk pertama kalinya ia mengunjungi Pinogu sejak menjabat sebagai Kepala Dinsosdukcapil Provinsi Gorontalo.

Menurutnya, perjalanan tersebut memperlihatkan secara nyata persoalan aksesibilitas yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat Pinogu. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Semester I 2026, wilayah tersebut berpenduduk sekitar 2.065 jiwa.
Dalam dialog dengan pemerintah, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi. Salah satu yang paling banyak mendapat perhatian adalah kebutuhan pembangunan akses jalan yang dapat memperlancar mobilitas warga dari dan menuju wilayah tersebut.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran pada tahun anggaran 2027 untuk penyusunan Detail Engineering Design (DED) pekerjaan akses jalan menuju Kecamatan Pinogu.
Namun, pembangunan jalur tersebut tidak sederhana karena sebagian lintasannya berada di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Karena itu, butuh kajian teknis dan lingkungan serta koordinasi dengan pemerintah pusat sebelum melakukan pekerjaan fisik.
Pemprov Gorontalo juga akan mengupayakan dukungan anggaran pemerintah pusat dan melakukan koordinasi dengan Menteri Kehutanan. Hal itu berkaitan dengan kemungkinan penggunaan sebagian kawasan untuk kebutuhan pembangunan akses jalan.
Reflin mengatakan pembukaan akses yang lebih baik tidak hanya berkaitan dengan kelancaran transportasi. Infrastruktur tersebut juga akan berdampak terhadap berbagai kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi.
Ia berharap, jika akses transportasi semakin terbuka, mobilitas masyarakat Pinogu menjadi lebih mudah. Hal tersebut penting mengingat kondisi geografis wilayah yang selama ini membuat perjalanan menuju kawasan tersebut membutuhkan waktu dan kendaraan dengan kemampuan khusus.
Rencana penanganan akses Pinogu sebelumnya juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Ruas Tulabolo-Pinogu disebut sebagai akses penting bagi masyarakat dan memiliki kondisi medan yang selama ini hanya memungkinkan kendaraan tertentu melintas. Jalur tersebut juga berada dalam kawasan hutan lindung sehingga pembangunan membutuhkan koordinasi lintas instansi.
Melansir Antara News, selain berdialog dengan warga mengenai kebutuhan infrastruktur, kunjungan pemerintah ke Pinogu juga diisi dengan sejumlah agenda lainnya.
Rombongan menyerahkan bantuan beras dari Presiden untuk alokasi tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Pemerintah juga meninjau pembangunan SMA serta melakukan penanaman pohon yang dipimpin langsung Gubernur Gorontalo.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan pada malam hari dengan ceramah agama dan penyerahan hibah untuk masjid. Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat sekaligus menyerap aspirasi pembangunan di salah satu wilayah pedalaman Gorontalo. (P-*/Ant/sm)

