Dari Ahok ke JK, Jeirry Sumampouw bongkar pola lama: Isu dipotong, diviralkan, lalu meledak!
Jeirry Sumampow Koordinator Komite Pemilih Indonesia. (SinPo.id/Istimewa)PRIORITAS, 25/4/2026 (Jakarta): Polemik yang menyeret nama Jusuf Kalla memantik sorotan tajam. Sebuah tulisan opini Jeirry Sumampouw (Koordinator Komite Pemilih Indonesia/Tepi) di VisiNews yang dikutip Betitaprioritas.com, Sabtu (25/4/26), secara blak-blakan menyebut adanya pola lama yang kembali terulang dalam pusaran isu sensitif di Indonesia.
Dalam artikel tersebut, penulis mengaitkan situasi yang dialami JK saat ini dengan kasus yang pernah menimpa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada 2016 lalu.
“Pernyataan dipotong, diviralkan, lalu memicu emosi publik,” tulis Jeirry yang juga Sekretaris & Direktur Eksekutif Sam Ratulangi Institute (SRIN).
Bukan kebetulan, tapi pola berulang?
Tulisan itu menegaskan, apa yang terjadi hari ini bukan sekadar dinamika biasa. Ada pola yang dinilai terus berulang—dan selalu muncul pada momen tertentu.
Mulai dari potongan pernyataan yang lepas konteks, penyebaran masif di media sosial, hingga ledakan reaksi publik yang sulit dikendalikan.
“Nama boleh berbeda, tapi pola yang digunakan terasa sama,” tegas penulis.
Kasus Ahok menjadi contoh paling nyata. Saat itu, potongan video yang viral memicu gelombang demonstrasi besar dan mengguncang panggung politik nasional. Kini, pola serupa disebut mulai terlihat kembali.
Isu sensitif: ‘Bahan bakar’ paling mudah meledak
Penulis juga menyoroti bahwa isu yang menyentuh identitas seperti agama dan kelompok sosial adalah “bahan bakar” paling cepat menyulut emosi publik.
Sekali dilempar ke ruang digital, isu semacam ini nyaris tak bisa dikendalikan—dan dengan cepat berubah menjadi tekanan politik.
“Dalam setiap polemik besar, selalu ada pertanyaan: siapa yang diuntungkan?” tulisnya lagi.
Publik diperingatkan: Jangan kembali terjebak
Tulisan tersebut sekaligus menjadi peringatan keras bagi publik agar tidak kembali terjebak dalam siklus lama.
Pengalaman masa lalu, terutama kasus Ahok, dinilai seharusnya cukup menjadi pelajaran bahwa informasi yang tidak utuh bisa berubah menjadi krisis nasional.
“Yang terlihat di permukaan sering kali bukan keseluruhan cerita,” kunci penulis. (P-Sem)
Pos Terkait
