Foto ilustrasi SPBU Pertamina. (Dok/Pertamina)PRIORITAS, 13/4/26 (Jakarta): Kebijakan mandatori biodiesel dianggap berperan signifikan dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), terutama untuk jenis solar.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Rhenald Kasali, menilai kebijakan ini memiliki potensi besar sebagai alternatif pengganti solar. Hal tersebut didukung oleh ketersediaan bahan baku kelapa sawit yang melimpah di dalam negeri, serta teknologi pengolahannya yang sudah cukup berkembang.
“Program biodiesel memang efektif menekan impor solar dan memperbaiki neraca perdagangan energi melalui pengurangan impor solar secara signifikan. Program itu bisa menghemat devisa hingga depan hingga US$ 10 miliar per tahun,” ucapnya di Jakarta, Senin (13/4/26).
Rhenald Kasali juga menyoroti pentingnya pengelolaan industri kelapa sawit yang tepat agar program biodiesel tetap berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup pencegahan deforestasi, perlindungan lingkungan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Ia pun mengingatkan agar kebijakan ini mampu meminimalkan potensi konflik antara kebutuhan energi dan pangan (trade-off fuel-food).
“Perlu diingat, sawit bukan produk homogen untuk energi. Peningkatan alokasi crude palm oil (CPO) ke energi dapat mengurangi pasokan pangan yang memicu kesulitan bagi substitusi dapur, yaitu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng,” ujarnya.
Pandangan senada disampaikan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi), Tungkot Sipayung. Ia menilai pengembangan bioenergi melalui kebijakan mandatori biodiesel memberikan kontribusi besar dalam menekan impor BBM berbasis fosil.
Tungkot menjelaskan, Indonesia terus mengakselerasi program mandatori biodiesel secara bertahap, dari B1 hingga menuju B50 yang ditargetkan tercapai pada Juli 2026. Kebijakan ini mampu memangkas ketergantungan terhadap impor solar hingga sekitar 50%. Penerapan biodiesel B40 bahkan menurunkan impor solar dari 8,3 juta kiloliter pada 2024 menjadi 5 juta kiloliter pada 2025, atau berkurang 3,3 juta kiloliter.
Menghemat hingga Rp130,21 T
Dari sisi ekonomi, sepanjang 2025 kebijakan biodiesel berhasil menghemat devisa impor sebesar Rp130,21 triliun serta menekan emisi hingga 38,88 juta ton CO2 ekuivalen. Selain itu, implementasi B40 juga meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp20,43 triliun.
Pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel di Indonesia dilakukan secara bertahap sejak 2008, dimulai dari campuran B1 hingga B2,5, dan terus berkembang hingga ditargetkan mencapai B50. Program ini didukung oleh pendanaan dari dana sawit yang berasal dari pungutan ekspor (levy) dan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan.
“Salah satu keberhasilan kita saat ini adalah substitusi solar impor dengan biodiesel sawit,” imbuhnya.
“Dengan menggunakan bioenergi sawit, Indonesia telah berkontribusi mengurangi emisi global. Artinya, penggunaan bioenergi sawit juga memperbaiki lingkungan hidup dan bukan merusak lingkungan,” tuturnya.
Berperan strategis dalam mendorong kemandirian
Peningkatan penggunaan biodiesel di dalam negeri diproyeksikan memberi dampak luas, tidak hanya pada sektor energi tetapi juga terhadap perekonomian nasional. Kebijakan ini turut mendorong kinerja industri kelapa sawit, meningkatkan permintaan CPO, serta membantu menjaga harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.
“Oleh karena itu, produktivitas kebun sawit harus terus ditingkatkan dan teknologi pengolahan bioenergi diperbaiki secara terus-menerus sehingga diperoleh teknologi yang semakin efisien,” pungkasnya, demikian informasi yang diterima dari Beritasatu. (P-Zamir)
Pos Terkait
