Para pemrotes membakar ban di tengah jalan utama Dar es Salaam Tanzania. Sekitar 700 orang dilaporkan tewas dalam aksi unjukrasa ini.(4thpillarpost)PRIORITAS, 1/11/25 (Dodoma): Sebanyak 700 orang tewas dalam kerusuhan pasca pemilu di Tanzania, setelah incumbent Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan, diumumkan menang pemilu dengan meraih suara 98 persen lebih.
Protes besar meletus setelah Samia Hassan yang masih berkuasa, melarang partai-partai oposisi utama ikut pemilu.
Masyarakat langsung marah karena mereka menilai pemilu kali ini penuh kecurangan dan hasilnya sengaja sudah diatur untuk memenangkannya.
Partai oposisi utama Tanzania, Chadema, mengungkapkan sekitar 700 orang tewas, selama protes keras menyusul pemilihan umum yang disengketakan minggu ini.
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan telah menerima laporan yang dapat dipercaya mengenai sedikitnya 10 orang sengaja ditembak mati pasukan keamanan.
“Diperkirakan 700 orang tewas di seluruh negeri, termasuk sekitar 350 orang di Dar-es-Salaam dan 200 orang di Mwanza”, kata juru bicara Chadema, John Kitoka, seperti dikutip Beritaprioritas.com hari Sabtu (1/11/25).
Partai tersebut mengatakan para anggotanya mencatat angka korban tewas itu, setelah mengunjungi rumah sakit di seluruh negeri.
Kantor berita Prancis, AFP, melaporkan menerima jumlah korban serupa dari sumber keamanan, tetapi Al Jazeera dan media lainnya belum dapat memverifikasi angka tersebut secara independen.
Warga Tanzania melakukan aksi protes karena proses pemilu dianggap curang. Sekitar 700 dilaporkan tewas dalam aksi unjukrasa tersebut.(tanzaniatimes)
Akses diblokir
Selama beberapa hari terakhir akses jaringan komunikasi internet di seluruh Tanzania sengaja diblokir pemerintah, untuk menghalangi rakyatnya melakukan pertukaran informasi. Semua jaringan suratkabar atau media massa online tak bisa diakses.
Meskipun begitu banyak warga yang sudah pandai terpaksa menggunakan akses Virtual Private Network (VPN) atau jaringan virtual pribadi.
Di berbagai media sosial seperti X (twitter) ramai diunggah aksi protes warga terhadap pemerintah. Jalan-jalan utama di sejumlah kota diblokir dengan ban-ban yang sengaja dibakar.
Para pengunjuk rasa membakar kendaraan, kantor polisi, dan sebuah pom bensin di tengah kemarahan atas proses pemilu yang dibatasi dan pelecehan terhadap tokoh-tokoh oposisi.
Pemerintah Tanzania belum merilis angka resmi korban jiwa, dan hanya menyatakan bahwa pasukan sedang memulihkan ketertiban setelah beberapa insiden yang terisolasi.
Dalam sebuah pengarahan di Jenewa, juru bicara hak asasi manusia PBB, Seif Magango, menghimbau untuk pemerintah Tanzania terutama aparat bersenjata menahan diri.
“Kami menyerukan kepada pasukan keamanan untuk menahan diri dari penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional, termasuk senjata mematikan, terhadap para pengunjuk rasa, dan untuk melakukan segala upaya guna meredakan ketegangan”, katanya.
Kepala Angkatan Darat Jacob John Mkunda mengutuk kekerasan tersebut dan mengatakan militer akan bekerja sama dengan polisi untuk memulihkan ketertiban.
Pemimpin oposisi ditahan
Demonstrasi semula meletus pada hari Rabu di Dar-es-Salaam dan beberapa kota lainnya, setelah pemilu yang secara luas dikritik sebagai tidak bebas dan tidak adil, dengan dua partai oposisi utama dilarang berpartisipasi.
Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan (tengah pakaian hijau,) yang diumumkan menang 98 persen dalam pemilu.(tbc.go.tz)
Pemerintah yang dikuasai petahana Presiden Hassan, malah merespons dengan mengerahkan militer dan menembak para pengunjukrasa.
Chadema mengatakan protes akan terus berlanjut hingga komisi pemilihan menghentikan pengumuman hasil dan meluncurkan reformasi untuk memastikan transparansi.
Pemungutan suara tersebut menampilkan partai yang berkuasa di Tanzania sejak merdeka tahun 1961, Chama Cha Mapinduzi (CCM), yang berupaya memperluas cengkeraman kekuasaannya di bawah Presiden Samia Suluhu Hassan.
Presiden tersebut melarang para pemimpin oposisi utama, termasuk Tundu Lissu dari Chadema.
Ia malah ditangkap dan didakwa dengan pengkhianatan pada bulan April, dan Luhaga Mpina dari ACT-Wazalendo, yang didiskualifikasi menyusul keberatan dari jaksa agung.
Kelompok hak asasi manusia, termasuk Human Rights Watch (HRW), telah memperingatkan selama berbulan-bulan bahwa pemilu tersebut berada dalam “risiko besar” karena penangkapan, penghilangan paksa, dan pembatasan pers yang bermotif politik .
Pada bulan Juni 2025 lalu, panel PBB melaporkan lebih dari 200 orang hilang sejak tahun 2019 dan menyebut tindakan pemerintah “tidak dapat diterima.”
Pihak oposisi menuduh adanya kecurangan besar-besaran dalam hasil pemilu. Banyak surat suara sudah dicoblos sebelumnya dan hasilnya direkayasa para aparat penyelenggara pemilu. (P-Jeffry W)
Related posts
Terdaftar di Dewan Pers
No Comments