Selain fokus APBN 2026, ini deretan “PR” mendesak sorotan DPR RI

Khalied Malvino
Selasa, 13 Januari 2026

NASIONAL Parlemen 0 362

2 menit membaca

Ketua DPR RI Puan Maharani saat berpidato dalam Rapat Paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (13/1/26). (Courtesy: DPR RI)

PRIORITAS, 13/1/26 (Jakarta): Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan peringatan keras sekaligus arahan strategis terkait penyusunan anggaran negara mendatang.

Dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/1/26), Puan menegaskan fokus APBN 2026 tidak boleh hanya terjebak pada angka-angka statistik semata.

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, APBN 2026 memang harus menjaga kesinambungan fiskal, namun yang jauh lebih penting adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan nyata dirasakan rakyat.

“Pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan,” kata Puan dalam pidatonya.

Tantangan ekonomi 2025 dan peran APBN

Puan menyoroti transisi menuju 2026 tidaklah mudah. Tahun 2025 diprediksi penuh dengan dinamika ekonomi, ketidakpastian global, hingga tuntutan pembangunan nasional yang makin kompleks.

Di sinilah peran krusial Fokus APBN 2026 sebagai penopang stabilitas sekaligus penggerak roda ekonomi nasional. DPR RI, kata Puan, berkomitmen memastikan kebijakan fiskal pemerintah benar-benar “membumi”.

Kebijakan tersebut tidak boleh hanya berhenti sebagai angka di atas kertas, melainkan harus berujung pada kehidupan rakyat yang lebih baik.

DPR soroti isu strategis

Selain masalah anggaran, Puan juga menegaskan fungsi pengawasan DPR akan semakin tajam. Tujuannya agar kinerja pemerintah optimal dalam pelayanan umum.

“Sehingga kinerja Pemerintah dapat optimal dalam memberikan pelayanan umum bagi rakyat dan mempercepat pembangunan,” katanya.

Dalam masa sidang ini, DPR telah memetakan sederet isu strategis yang menjadi prioritas pengawasan karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, antara lain:

Pascabencana: Ketersediaan BBM, listrik, dan pangan pasca bencana di Sumatera dan wilayah lain.
Transportasi dan Konflik Global: Evaluasi transportasi Natal-Tahun Baru serta evakuasi WNI dari negara konflik.
Hukum dan HAM: Reformasi Polri, Kejaksaan, Pengadilan, serta pemenuhan hak warga binaan di Lapas tanpa diskriminasi.
Kesehatan dan Pendidikan: Penanganan kasus super flu dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Kehutanan: Evaluasi izin pemanfaatan dan alih fungsi hutan.

Khusus untuk persiapan ibadah di Tanah Suci, Puan juga mengingatkan tentang pentingnya “Persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1447 H/2026.”

Satgas Pemulihan Bencana

Sebagai bentuk aksi nyata, Puan menyampaikan DPR telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera dan Aceh. Satgas ini bertugas mengawal fase rekonstruksi agar tidak mangkrak atau salah sasaran.

“(Pembentukan Satgas) untuk memastikan komitmen seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung lebih cepat, tepat manfaat, dan tepat waktu,” pungkasnya. (P-Khalied M)