Purbaya ancam pecat Dirjen Bea Cukai jika terbukti terima suap

Zamir Ambia
Kamis, 21 Mei 2026
2 menit membaca

PRIORITAS, 21/5/26 (Jakarta): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan mencopot Djaka Budhi Utama dari posisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai apabila terbukti menerima suap dalam perkara Blueray Cargo yang melibatkan terdakwa John Field.

Saat ini, Purbaya mengaku belum akan mencampuri jalannya persidangan yang turut menyeret nama anak buahnya tersebut. Namun, jika fakta persidangan membuktikan adanya pelanggaran, ia memastikan akan mengambil langkah tegas terhadap Dirjen Bea Cukai sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kalau persidangan, saya nggak akan ikut campur. Saya lihat saja seperti apa hasilnya. Kalau terbukti (bersalah), harusnya iya (dicopot),” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/26).

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menginstruksikan Menteri Keuangan Purbaya untuk mengganti jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai jika dianggap tidak dapat bekerja secara sigap dan cepat.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/26), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya upaya pemerintah dalam memberantas korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta berbagai praktik yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.

“Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti,” ucap Prabowo di hadapan 400 lebih anggota DPR RI dan sejumlah pejabat negara.

Ia menegaskan pemerintah perlu bergerak cepat dan tidak boleh lambat dalam memberikan pelayanan publik maupun menjalankan reformasi birokrasi.

Memperkuat tata kelola pemerintahan

Presiden Prabowo Subianto turut mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga agar memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan bersih dari praktik korupsi.

“Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus terus membangun pemerintah yang kuat dan tidak korup,” tuturnya.

Soroti praktik pungutan liar

Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik pungutan liar yang masih dikeluhkan para pelaku usaha dan dianggap menjadi penghambat perkembangan industri di Indonesia.

“Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak,” ucapnya.
Terverifikasi di Dewan Pers
Nomor 1370/DP-Verifikasi/K/V/2025