PRIORITAS, 7/10/26 (Bandung): Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meluncurkan program massal berbasis rekayasa sosial (social engineering) dengan melibatkan 25.000 mahasiswa untuk mengelola sampah dari hulu.
Puluhan ribu mahasiswa tersebut akan turun langsung mendampingi warga di kawasan Bandung Raya selama tiga bulan mulai Oktober 2026. Sebagai kompensasi, kontribusi nyata ini akan dikonversi setara dengan 10 SKS akademis.
Langkah progresif ini ditargetkan mampu memangkas timbulan sampah harian Bandung Raya hingga 20 persen atau setara 1.000 ton sebelum masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa program skala besar ini merupakan replikasi dari uji coba sukses di Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. Sebelumnya, uji coba yang melibatkan 500 mahasiswa terbukti efektif memotong 20 persen volume sampah dan melipatgandakan tingkat pemilahan di masyarakat.
"Targetnya adalah mengurangi sampah dari sumbernya hingga 20 persen. Jika target tersebut tercapai, dari sekitar 5.000 ton sampah yang dihasilkan Bandung Raya setiap hari, sekitar 1.000 ton dapat ditekan sebelum mencapai TPA Sarimukti," ujar Herman di Bandung, Rabu (7/10/26).
Strategi digital dan penguatan fasilitas pengolahan
Dilansir dari Antara, dalam pelaksanaannya, puluhan ribu mahasiswa akan dibekali dengan modul khusus dan perangkat digital. Mereka akan disebar secara merata ke 52 kecamatan di seluruh kawasan Bandung Raya.
Tugas utama para mahasiswa ini meliputi edukasi pemilahan yaitu memastikan warga memisahkan sampah organik dan anorganik langsung dari rumah tangga.
Selanjutnya adalah optimalisasi fasilitas dengan mendorong pasokan sampah terpilah agar fasilitas pengolahan seperti TPS 3R, Refuse Derived Fuel (RDF), hingga budidaya maggot dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal.
Memperpanjang usia TPA Sarimukti hingga 2029
Keberhasilan memotong 1.000 ton sampah harian dari hulu menjadi kunci vital Pemprov Jabar dalam menjaga stabilitas lingkungan. Strategi ini dirancang untuk memperpanjang usia operasional TPA Sarimukti hingga Desember 2029.
Tenggat waktu ini krusial untuk menjembatani masa transisi sebelum Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Waste to Energy Legok Nangka beroperasi penuh pada tahun 2030.
Herman menegaskan bahwa mengatasi krisis sampah tidak bisa lagi menggunakan pola usang yang hanya mengandalkan proses angkut-buang ke TPA. Diperlukan partisipasi aktif masyarakat serta kolaborasi lintas sektor yang masif.
"Sehebat apa pun teknologinya, kuncinya tetap human capital, sumber daya manusia. Urusan perilaku tidak seperti membalikkan telapak tangan, tetapi harus dilakukan. Ini bukan lagi sekadar tugas dan fungsi. Ini sudah soal harga diri kita," tutur Herman. (P-Ant/ht)
