Prof Moh Ahlis Djirimu Ph.D: Masa depan Sulteng ada di bidang pangan, hortikultura, dan agromaritim
PRIORITAS, 26/10/25 (Palu): Prof. Moh. Ahlis Djirimu, Ph.D, Guru Besar Ekonomi Bisnis UnivetsitasTadulako ( Untad) Palu, menyebutkan masa depan Sulawesi Tengah (Sulteng) ada di bidang pangan, hortikultura, dan agromaritim.
Prof Ahlis Djirimu menyampaikan hal itu sebagai bentuk kritik kepada Pemerintah Provinsi Sulteng dengan menyebut strategi pembangunan di Sulteng tidak visioner. “Dokumen perencanaannya hanya menjadi pajangan tak termanfaatkan di masa lalu. Implementasinya hanya sampai pada background Bab 1. Nanti periode saat ini sepertinya baru disadari sehingga terjadi perubahan dengan melakukan reorientasi pembangunan ke pertanian,” ungkapnya.
“Ini dilakukan setelah produksi beras Sulteng misalnya turun 7,5 persen,” tambah Ahlis Djirimu secara ekslusif kepada Beritaprioritas Minggu (26/10/25) lewat pesan WhatsApp.
Pemerintah Pusat, kata Ahlis Djirimu, pernah membantu Rp5,25 miliar dana adaptasi perubahan iklim dan mitigasi perubahan iklim Rp7,97 miliar yang dominan melekat pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikuktura selama 2021-2023. Namun ironinya, 23,6% Belanja Pemerintah Pusat (BPP) digunakan untuk perjalanan dinas keluar Sulteng. Reorientasi paradigma pembangunan menjadi money follow program, program follow result, result follow talent menjadi kebutuhan utama.
Dikatakan di Sulteng, ada daerah yang visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bidang pertanian dan pariwisata, tetapi anggaran dominan diletakkan pada sekretariat daerah dan DPRD, bukan pada OPD Pertanian.
“Jadi, jangan berharap penduduk miskinnya berkurang, kecuali penduduk miskin menemui ajalnya. Penurunan pertumbuhan sedemikian cepat ekonomi yang saat ini 7,95 persen kalah cepat dengan penurunan angka kemiskinan yang 10,92 persen menjadi bukti kabupaten/kota berjalan sendiri, provinsi belum menjadi kereta kencana yang ditarik 13 kuda” ujar Ahlis Djirimu.
Bencana ISPA di Morowali
Ahlis mengajak sejenak melihat pembangunan paling mencolok terjadi di Morowali. Daerah ini adalah contoh sempurna sebagai “Daerah kaya, namun merana”. “Mengapa? Daerah ini diberkahi dengan potensi mineral tambang nikel berkualitas tinggi, dua cekungan migas (Salabangka dan Menui). Begitupun potensi perikanan melimpah, hingga keanekaragaman hayati yang tak ternilai di cagar alamnya, Morowali seharusnya menjadi daerah makmur. Apalagi melihat keindahan alamnya, termasuk ‘Little Raja Ampat’ yang menjadi habitat hiu paus, bahkan pernah memukau ahli biologi Prancis, Jacques Yves Cousteau,” tuturnya.
Tapi saat ini, semua kekayaan ini dipertaruhkan. Pakar ekonomi bisnis Untad Palu ini memprediksi bahwa dalam 20 tahun mendatang, ketika nikel habis, yang tersisa hanyalah bencana lingkungan. Dikatakan, sesuai catatan aktivis lingkungan melaporkan kerusakan parah di pesisir Bungku Barat, Witaponda, dan Bumi Raya, di mana hanya tersisa tiga jenis ikan dasar, menandakan dugaan rusaknya ekosistem laut akibat limbah pertambangan.
Sementara itu, dampak buruk bagi penduduk Morowali terlihat jelas dari data kesehatan. Sebuah studi menunjukkan, rata-rata tenaga kerja di kawasan industri hanya mampu bertahan bekerja maksimal 10 tahun. Ancaman Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan polusi udara membayangi, berpotensi mengurangi usia harapan hidup penduduk Morowali hingga 4,8 tahun.
Lebih parah, riset Prof Ahlis mengungkap 70 ribu jiwa penduduk Morowali telah terpapar ISPA. Konsekuensi finansial dari kasus kematian dini akibat polusi ini juga sangat besar, mencapai ratusan ribu hingga jutaan dolar AS per jiwa, tergantung rentang usia.
Selain ancaman kesehatan, industrialisasi nikel juga mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat dan sumber daya vital. Desa Topogaro dan Ambunu di Morowali diambang kehilangan eksistensinya karena area tersebut akan dijadikan tailing pond (kolam pembuangan limbah).
Prof Moh Ahlis Djirimu Ph.D. (Ist.)
Rezim sebelumnya
Dikatakan hal ini berakar dari rezim desentralisasi sebelumnya, yang ditandai dugaan adanya obral Izin Usaha Pertambangan (IUP) demi membiayai pilkada. Akibatnya, jumlah IUP melebihi luas gabungan Morowali dan Morowali Utara, bahkan ada satu konsesi yang memiliki empat IUP tumpang tindih. Eksploitasi ini diperparah dengan ekspor bijih nikel mentah seharga USD60 per ton, sementara setelah diolah menjadi lembaran besi slap, harganya melambung menjadi USD2.765.
Dua pekan lalu, kata Ahlis Djirimu yang juga Local Expert Sulteng dan Regional Expert Sulawesi Kemenkeu, dia melakukan diskusi kelompok terpumpun di Morowali dan Morut. Di Morowali, ada 31 ribu konsesi tambang milik PT Vale. Nikel kadar tingginya dibawa ke Soroako. “Penciptaan lapangan kerja tentu tercipta di Luwu Timur. Lalu pemberitahuan ekspor barang (PEB) tercipta di Sulsel. Lagi-lagi sulteng kehilangan pemasukan dana pembangunan” ujar Ahlis Djirimu.
“Kerugian moneter bila penduduk Morowali usia 10-14 tahun wafat usia tersebut USD 333.368. Bila usia 40-44 tahun mencapai USD1.279.674 bila usia 70-74 tahun, kerugian moneter akibat wafat mencapai USD185.456. Silakan dikonversi berapa rupiah kehilangan kita, apakah sebanding dengan Rp575 triliun sumbangan Sulteng pada APBN” terang Ahlis Djirimu.
Tercatat, kata Ahlis Djirimu, Sulteng dan Maluku Utara menyumbang 33 persen pada APBN, dengan sumbangan Rp600 triliun Maluku Utara dari nikel di Hamahera termasuk PT IWIP di Teluk Weda. Sulteng menyumbang 16 persen pada APBN, tetapi yang kembali ke Sulteng hanya Rp30 triliun overall provinsi dan 13 kabupaten/kota atau hanya sekitar 6 persen.
Rekayasa penyatuan DAS
Hal lain kata Ahlis Djirimu Sulteng bersiap kehilangan Desa Topogaro dan Ambunu. Pada Dusun III Tondo, Desa Topogaro terdapat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tautawana yang segera direlokasi karena tempat mereka mendiami rumahnya akan menjadi tempat tailing pond. Kawasan industri membutuhkan sumber air yang selama ini dipasok Sungai Ambunu dan Wosu, di samping konon air laut.
“Saya memperkirakan, seperti pengalaman di kawasan PT IMIP, akan terjadi rekayasa penyatuan DAS bagi kepentingan kawasan industri Topogaro. Bila hal ini terjadi, maka daerah transmigrasi nan makmur dan lumbung pangan Morowali yakni 3 kecamatan: Witaponda, Bumi Raya, Bungku Barat, akan kekurangan air bersumber dari bendungan Karaopa” ujarnya
Oleh karena itu, Guru Besar Ekonomi Bisnis Untad Palu ini akan melakukan riset selama 2 tahun di Morowali dan Morut. “Saya berharap, Kaukus 5 DPRD Provinsi Penghasil Nikel yang akan workshop dan launching di Palu pada 3-5 Desember 2025 dapat menjadi tonggak sejarah tuntutan pembagian sumberdaya berkeadilan bagi daerah penghasil” tambah Ahlis Djirimu
Menurutnya, bila tidak, dilakukan riset maka akan menyaksikan fenomena Immiserizing growth (pertumbuhan ekonomi yang justru menyebabkan kesengsaraan atau kemiskinan – meskipun PDB negara meningkat. Red). Pertumbuhan yang membenamkan di Pantai Barat dan Pantai Timur Sulteng layaknya kasus yang terjadi di kawasan Likanantai, yang merupakan perbatasan antara Argentina dan Chile.
“Situasi yang mungkin bisa akan terjadi di Sulawesi, memiliki kesamaan dengan kasus yang diulas dalam buku dekade 1970-
Eduardo Galeano “Las venas abiertas de América Latina” atau yang diterjemahkan menjadi “Nadi Menganga di Amerika Latin,” adalah sebuah analogi yang kuat dan beralasan” ujar dia
Guru Besar Ekonomi Bisnis Untad Palu mengingatkan bahwa masa depan Sulteng seharusnya dibangun di atas kekuatan pangan dan maritim yang berkelanjutan, bukan di atas pondasi nikel yang merusak dan hanya menguntungkan segelintir pihak. (P-Elkana Lengkong)
Related posts
Terdaftar di Dewan Pers
No Comments