

PRIORITAS, 2/4/2026 (Jakarta): Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPP PIKI) menggelar Pra Kongres VII PIKI Tahun 2026 sebagai langkah konsolidasi nasional dalam merumuskan arah strategis organisasi di tengah perubahan lanskap global dan nasional yang kian dinamis.

Forum yang diikuti oleh jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari seluruh Indonesia ini menitikberatkan pada pembaruan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai instrumen penguatan tata kelola organisasi berbasis nilai dan intelektualitas.
Menurut informasi yang diperoleh dari bidang kesekretariatan DPP PIKI, Kamis (2/3/2026) menyebut kegiatan pra kongres ini diselenggarakan secara hybrid dari Jakarta pada Sabtu.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang evaluasi internal, tetapi juga wadah artikulasi gagasan terkait peran strategis kelompok inteligensia dalam merespons tantangan kebangsaan, termasuk dinamika geopolitik global yang berdampak langsung terhadap Indonesia.

Ketua Umum PIKI, Badikenita Sitepu, dalam sambutannya yang disampaikan secara daring dari Seoul, Korea Selatan, menegaskan bahwa Kongres VII PIKI akan tetap dilaksanakan sesuai rencana. Ia mengajak seluruh kader untuk tidak sekadar hadir, tetapi juga menjadikan momentum kongres sebagai titik balik dalam konsolidasi gagasan dan penguatan peran organisasi.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan rencana organisasi untuk melakukan audiensi dengan Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat kontribusi pemikiran PIKI dalam proses perumusan kebijakan nasional.
Menurutnya, Pra Kongres juga perlu membuka ruang diskursus yang lebih luas, termasuk membedah implikasi perkembangan geopolitik global terhadap posisi Indonesia. Selain itu, optimalisasi platform digital organisasi dinilai krusial untuk memperluas jangkauan gagasan serta memperkuat kehadiran PIKI di ruang publik.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PIKI, Audy Wuisang, menegaskan bahwa revisi AD/ART merupakan agenda mendesak yang telah bergulir sejak Kongres Luar Biasa 2017. Ia menyebut pembaruan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut penegasan identitas dan arah organisasi ke depan.
“PIKI perlu menata kembali fondasi organisasinya agar tidak terjebak dalam pola organisasi kemasyarakatan semata, melainkan konsisten sebagai rumah besar kaum inteligensia,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam revisi tersebut meliputi penyesuaian nomenklatur organisasi, penguatan identitas melalui Mars PIKI yang telah diperkenalkan pada Rakernas 2024, serta penajaman positioning organisasi di ruang publik.
PIKI menargetkan seluruh proses penyesuaian dapat dituntaskan dalam Kongres 2026, sehingga pada 2027 organisasi memiliki kerangka yang lebih adaptif, terukur, serta memiliki parameter yang jelas dalam menjalankan fungsi intelektualnya.
Ketua Panitia Kongres VII PIKI, Benyamin Patondok, memastikan seluruh rangkaian Pra Kongres hingga pelaksanaan Kongres VII PIKI pada 30 April hingga 2 Mei 2026 di Jakarta akan dipersiapkan secara matang, termasuk dari aspek pengamanan sesuai ketentuan nasional.
Pra Kongres VII PIKI 2026 diharapkan menjadi titik temu antara konsolidasi internal dan artikulasi eksternal, sekaligus menegaskan kembali peran PIKI sebagai bagian dari ekosistem pemikiran strategis bangsa di tengah kompetisi global yang semakin kompleks. (P-bwl)

