PNS cuma masuk kantor tiga hari, ternyata hemat BBM, produktivitas meningkat

Jeffrey Rawis
Kamis, 26 Maret 2026
3 menit membaca

PRIORITAS, 26/3/26 (Jakarta): Ternyata, penerapan kebijakan bekerja dari kantor hanya tiga hari di instansinya selama ini telah membuahkan manfaat yang banyak dan memberi hasil kerja yang sangat baik bagi PNS.

Seperti diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, dampak positif dari penerapan work from anywhere atau WFA selama dua hari di BKN itu mulai dari menghemat biaya transportasi seperti BBM, bekerja lebih efektif dan efisien, hingga meningkatnya produktivitas pegawai tersebut.

“Kawan-kawan itu tidak perlu lagi keluar biaya transport, tidak perlu beli bensin, tidak perlu bayar tol selama dua hari itu, dan juga tidak keluar waktu untuk berangkat maupun pulang kantor, jadi bisa bekerja lebih produktif,” ujar Zudan di akun instagram BKN, dikutip CNBC Indonesia dan Beritaprioritas.com Rabu (26/3/26).

Ingin turut menerapkan

Disebutkan, karena besarnya manfaat WFA di BKN yang dilakukan pada Senin-Rabu, serta bekerja dari kantor hanya pada Selasa, Kamis, dan Jumat, banyak instansi tempat bekerja ASN, termasuk PNS lainnya, yang kata Zudan ingin turut menerapkan kebijakan serupa tersebut.

“Banyak yang bertanya kepada saya bagaimana cara BKN menyelenggarakan work from anywhere (WFA) deminggu dua hari atau masu kantor tiga hari saja,” paparnya.

Tiga faktor yang membuat efektif

Kendati demikian, ia menekankan, setidaknya ada tiga faktor yang membuat WFA di BKN berjalan efektif.

Pertama, karena karakter pekerjaan BKN yang 95 persen fokus tugasnya melayani para ASN saja.

Lalu kedua, di BKN dalam setahun telah membuat pelayanan bagi para ASN itu full digital, jadi sistem pelayanan BKN sepenuhnya berbasis digital, sehingga bisa diurus atau bisa dilayani dari manapun di Indonesia.

Kemudian faktor ketiga, BKN kata dia telah menerapkan sistem E-Kinerja harian. Sehingga 3.400 pegawai BKN semuanya setiap hari mengisi E-Kinerja harian.

“Jadi kami menyiapkan perangkatnya sehingga kami bisa bekerja dari mana pun, yang jelas kami bekerja lebih efisien, lebih efektif, dan produktivitasnya meningkat,” lanjutnya.

Kebijakan bekerja dari rumah

Diketahui, pemerintah kini tengah merumuskan kebijakan bekerja dari rumah alias WFH satu hari dalam sepekan untuk sejumlah sektor usaha. Ada kriteria khusus sektor usaha yang tak bisa menerapkan WFH, di antaranya ialah sektor usaha yang bersinggungan langsung dengan bidang pelayanan publik kita.

“Ini berlaku untuk ASN (aparatur sipil negara) dan juga sebagai imbauan bagi swasta, khususnya yang tidak terkait pelayanan publik,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum lama ini.

Dilaksanakan sesudah libur Lebaran

Adapun pemberlakuan kebijakan WFH ini rencananya akan dilaksanakan sesudah libur Lebaran 2026. Teknis penerapannya saat ini masih dikaji di Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri RI.

“Akan didetilkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan melakukan,” Airlangga menegaskan.

Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, kebijakan ini juga akan diberlakukan untuk bidang usaha tertentu yang memungkinkan kerja jarak jauh atau sejenisnya.

“Supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut,” ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu akhir pekan lalu.

Dikatakan, kebijakan WFH ini merupakan arahan Presiden dalam sidang kabinet paripurna sebelum Lebaran 2026 sebagai upaya mendorong efisiensi di lingkungan kerja, termasuk mengurangi kebutuhan BBM di tengah memanasnya tensi perang Timur Tengah, antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel saat ini.

“Sebagaimana disampaikan Bapak Presiden pada saat sidang kabinet paripurna bahwa kita sedang merumuskan beberapa kebijakan dalam rangka kita mulai menyadari bahwa kita semua harus bersama-sama mengefisienkan diri kita dalam hal bekerja,” katanya.

Kendati demikian, ia menekankan, kebijakan ini dirancang bukan karena pasokan BBM di Indonesia terganggu. “Sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa insya Allah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman,” tegas Prasetyo Hadi. (P-*r/jr)

Terverifikasi di Dewan Pers
Nomor 1370/DP-Verifikasi/K/V/2025