Pendapatan daerah turun Rp100 miliar, DPRD dan TAPD Barsel bahas Kebijakan Umum Anggaran-PPAS perubahan APBD 2026
Rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Selasa (11/8/26). (Beritaprioritas.com/Ahmad Arbani)PRIORITAS, 12/8/26 (Buntok, Kalteng): Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di ruang rapat gabungan komisi parlemen setempat, Selasa (11/8/26).
Rapat yang dipimpin langsung Ketua Dewan, H.M. Farid Yusran, tersebut menyoroti penyesuaian signifikan pada postur pendapatan dan belanja daerah akibat penurunan alokasi dana transfer pusat serta koreksi target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”Total penerimaan daerah mengalami penurunan sebesar Rp100 miliar, dari alokasi awal sebesar Rp1,278 triliun menjadi Rp1,178 triliun,” kata Farid, seperti dilaporkan jurnalis Beritaprioritas.com dari Buntok, Barsel, Rabu (12/8/26).
Kondisi tersebut, menurut paparan tim anggaran, dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya koreksi target PAD dari Rp212,54 miliar menjadi Rp150,31 miliar, atau berkurang sebesar Rp62,23 miliar.
Selain itu, Dana Transfer Pusat berdasarkan PMK No. 7 Tahun 2026 turut menyusut dari Rp827,78 miliar menjadi Rp793,53 miliar, yang dipicu oleh pemotongan alokasi Dana Desa APBN dari Rp59 miliar menjadi Rp24 miliar lebih.
Sektor Pendapatan Hibah yang awalnya dianggarkan Rp3,07 miliar kini dinolkan karena belum adanya kepastian penerimaan. Sementara alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Kurang Bayar disesuaikan berkurang sekitar Rp27 miliar lantaran masih menunggu Keputusan (K) dari pemerintah pusat sebagai dasar hukum.
Kendati demikian, Pendapatan Transfer Provinsi mencatatkan kenaikan dari Rp58,34 miliar menjadi Rp85,04 miliar atau bertambah Rp26,70 miliar.
Penyesuaian belanja dan klarifikasi kas
Dampak dari penurunan ini berimplikasi langsung pada efisiensi pengeluaran. Total belanja daerah dalam KUA-PPAS Perubahan 2026 dipangkas dari Rp1,388 triliun menjadi Rp1,188 triliun.
Pengurangan terbesar terjadi pada Belanja Modal yang berkurang hingga Rp173,60 miliar dari alokasi awal, sehingga tersisa Rp111,73 miliar. Belanja Tidak Terduga (BTT) juga dipangkas dari Rp23,70 miliar menjadi Rp5,00 miliar. Adapun Belanja Operasi ditetapkan sebesar Rp977,85 miliar dan Belanja Transfer Rp93,99 miliar.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Barsel, Ita Minarni, membeberkan bahwa kondisi kas daerah sempat mengalami penundaan pencairan dana transfer pusat sebesar Rp9 miliar selama dua bulan.
”Namun setelah dilakukan audiensi dengan Kementerian Keuangan, kita berhasil mendapatkan pencairan sebesar Rp13,6 miliar. Dana tersebut difokuskan untuk pembayaran gaji pegawai, alokasi dana desa, BTT, serta kewajiban daerah lainnya,” ujar Ita.
Ia menegaskan, dengan keterbatasan kas saat ini, pemerintah daerah memastikan tidak ada penambahan anggaran untuk program kegiatan baru pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, total alokasi pagu anggaran SKPD disepakati sebesar Rp1,188 triliun. Dinas Pendidikan menjadi instansi dengan porsi terbesar yakni Rp324,33 miliar, disusul Dinas Kesehatan sebesar Rp240,10 miliar, BPKAD Rp105,04 miliar, serta Dinas PUPR sebesar Rp97,00 miliar. (P-Ahmad Arbani)
Pos Terkait
