
Presiden Prabowo Subianto berpidato saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di IAI Syachona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, Selasa 23 Juni 2026. (Courtesy Beritasatu.com/Antara/Moch Asim)PRIORITAS, 24/6/26 (Jakarta): Hingga kini, pemerintah telah menutup 240 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif dan terus mencatat kerugian. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya restrukturisasi perusahaan negara untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban keuangan negara kita.

Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto, saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Selasa (23/6/26) kemarin.
“Sudah 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus,” tandas Prabowo.
Total akan ditutup sekitar 800 BUMN

Prabowo menegaskan, pemerintah masih akan melanjutkan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan negara yang dinilai tidak memberikan kontribusi positif. Ia memperkirakan jumlah BUMN yang akan ditutup pada akhirnya bisa mencapai 700 hingga 800 perusahaan.
“Kalau tidak salah ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700-lah,” ujarnya, dikutip di Jakarta.
RI punya sekitar 1000 BUMN
Selanjutnya Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui jumlah perusahaan negara yang beroperasi mencapai sekitar 1.000 entitas.
Disebutnya, sebagian besar perusahaan tersebut tidak menghasilkan keuntungan dan justru menjadi sumber pemborosan anggaran.
Prabowo menyoroti tingginya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk membayar direksi dan komisaris perusahaan-perusahaan yang terus merugi tersebut.
“Itu kalau dihitung umpamanya empat direksi sama empat komisaris, itu 8 x 200, 1.600. Kalau gajinya masing-masing 50 juta rupiah sebulan. Berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu. Sudah rugi, minta bonus lagi,” ujar Prabowo lagi.
Menghemat triliunan rupiah anggaran negara
Bagi Kepala Negara, langkah penutupan perusahaan yang tidak sehat telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran pemerintah.
Dikatakannya, kebijakan tersebut berhasil menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah.
“Saudara-saudara sudah kita tutup, kita menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang tidak bener, dan itu caranya para direksi itu menutupi korupsi mereka,” tegasnya, dilansir Beritasatu.com.
Saat ini, demikian Presiden Prabowo, pemerintah terus melakukan penataan terhadap BUMN sebagai bagian dari agenda reformasi sektor korporasi negara. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara sekaligus memperkuat kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasionalRI. (P-*r/Bst/jr)

