Mantan PM Pakistan dan istrinya dihukum 17 tahun penjara dalam kasus korupsi
Mantan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan (kanan) dan istrinya, Bushra Bibi, dijatuhi hukuman 17 tahun penjara dalam kasus korupsi.(pakistantoday)PRIORITAS, 21/12/25 (Islamabad): Mantan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan Niazi (73 tahun) dan istri ketiganya Bushra Bibi Watho dijatuhi hukuman 17 tahun penjara, dalam kasus korupsi yang dikenal dengan istilah “Toshakhana 2”.
Menurut informasi yang diperoleh Beritaprioritas.com, hari Minggu (21/12/25), Pengadilan khusus Badan Investigasi Federal (FIA) melalui hakim Shahrukh Arjumand, mengumumkan putusan itu, selama persidangan yang diadakan di dalam Penjara Adiala Rawalpindi, tempat Imran Khan masih ditahan dalam beberapa kasus.
Pengadilan juga menjatuhkan denda sebesar Rs16,4 juta Pakistan (sekitar 58.000 dolar AS) kepada setiap terpidana, dengan hukuman penjara tambahan jika tidak membayar.
Pengadilan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada masing-masing terdakwa (Imran dan Bushra), dengan tujuh tahun penjara tambahan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Korupsi (PCA) 1947.
Dalam menentukan hukuman, pengadilan mempertimbangkan usia lanjut Imran Khan dan fakta Bushra Bibi adalah seorang wanita, sehingga memberikan hukuman yang lebih ringan.
Hadiah dari Saudi
Hakim telah melakukan sekitar 80 sidang dalam kasus “Toshakhana 2” itu.
Kasus itu terkait dengan dugaan perolehan ilegal seperangkat perhiasan mahal dan mewah Bulgari, yang diterima sebagai hadiah dari Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, selama kunjungan resmi pada Mei 2021.
Set perhiasan tersebut terdiri dari kalung, gelang, cincin, dan anting-anting, dan tidak disimpan di tempat penyimpanan maupun dilaporkan dengan benar.
Jaksa penuntut berpendapat hadiah tersebut diperoleh dengan harga yang jauh di bawah nilai sebenarnya, menyebabkan kerugian finansial bagi negara dan merupakan pelanggaran pidana.
Menurut Badan Investigasi Federal Pakistan, perhiasan tersebut bernilai lebih dari 71 juta rupee, sebuah nilai yang juga dikonfirmasi Kementerian Luar Negeri.
Menolak Putusan
Menurut media Pakistan Today, tak lama setelah putusan tersebut, pengacara pembela Imran dan Bushra mengumumkan niat untuk menantang putusan itu di pengadilan tinggi.
Pengacara , menyebutnya bermotivasi politik dan tidak dapat dipertahankan secara hukum.
Imran Khan dan Bushra Bibi didakwa dalam kasus ini sejak Desember tahun lalu. Pada bulan Oktober, keduanya secara resmi membantah tuduhan tersebut.
Dalam pernyataannya, Imran Khan menggambarkan kasus tersebut sebagai ‘berniat jahat, direkayasa, dan bermotivasi politik’. Ia menegaskan proses hukum telah diikuti sesuai dengan Kebijakan Toshakhana 2018.
Ia menegaskan bahwa hadiah tersebut telah dilaporkan dengan benar ke bagian protokol Kantor Perdana Menteri, dinilai dengan tepat, dan disimpan secara sah setelah pembayaran disetorkan ke kas negara.
Ia juga berpendapat dirinya tidak memenuhi syarat sebagai “pegawai negeri” berdasarkan ketentuan hukum yang relevan dan hadiah tersebut telah diberikan kepada istrinya.
Dampak Politik
Putusan tersebut semakin memperparah tantangan hukum yang dihadapi Imran Khan dan memperdalam ketidakpastian politik Pakistan, karena mantan perdana menteri ke-19 itu tetap dipenjara.
Putusan tersebut diperkirakan akan meningkatkan ketegangan politik dan memicu reaksi keras dari pendukung partai Imran Khan, PTI.
Penasihat Perdana Menteri, Rana Sanaullah, menyatakan putusan dalam kasus Toshakhana, merupakan cerminan nyata dari korupsi selama masa pemerintahan PTI.
Dalam pernyataannya, ia menuduh pendiri PTI dan timnya menjarah negara selama masa pemerintahan mereka.
Di sisi lain, Menteri Negara Dalam Negeri, Senator Talal Chaudhry, mengatakan kasus Toshakhana adalah kasus yang jelas, dan hukuman tidak dapat dihindari karena mereka tidak memiliki pembelaan.
Ia menambahkan Bushra Bibi dan pendiri PTI telah mengambil barang-barang seperti kalung langka dan mahal dalam kasus Toshakhana pertama, bersama dengan peralatan makan dan telepon, dan memalsukan nilainya. (P-Jeffry W)
