PRIORITAS, 23/1/25 (Buenos Aires): Hanya butuh satu tahun bagi Presiden Argentina, Javier Milei, untuk membenahi keuangan negaranya dari minus menjadi surplus. Dikabarkan, negara di Amerika Selatan itu membukukan surplus anggaran pada tahun 2024, pertama kalinya setelah lebih dari 14 tahun defisit.
Hal tersebut menandai keberhasilan Presiden Libertarian Argentina, Javier Milei, yang mendorong penghematan besar-besarannya dalam tahun pertama masa jabatannya.
Selanjutnya dikabarkan, surplus anggaran negara mencapai 1,76 triliun peso (Rp27,6 triliun), atau 0,3% dari produk domestik bruto (PDB) sepanjang tahun. Hal itu diungkapkan Kementerian Perekonomiam Argentina. Sementara itu, neraca fiskal primer, yang tidak termasuk pembayaran utang, mengalami surplus 10,41 triliun peso, atau 1,8% PDB.
“Nol defisit adalah kenyataan,” kata Milei di media sosial, yang dilansir trenasia.com dari Reuters dan dikutip Beritaprioritas.com hari ini, Kamis (23/1/25). “Janji-janji telah terpenuhi,” tambah presiden berusia 54 tahun itu.
Tidak menikah demi pemilihan presiden
Milei tercatat tidak menikah dengan alasan demi mengikuti pemilihan presiden di negaranya.
Ekonom dan pengusaha kelahiran Palermo, Buenos Aires, 22 Oktober 1970 itu hanya pernah mengumumkan menjalin hubungan dengan aktris Argentina, Fátima Flórez, tapi sampai sekarang belum kunjung menikah.
Saat dilantik sebagai Presiden Argentina pada 10 Desember 2023, Milei menunjuk saudara perempuannya sebagai Ibu Negara.
Pecat 5.000 pegawai

Milei memangkas anggaran belanja negara setelah menjabat pada Desember 2023 dalam upaya untuk meredam inflasi yang merajalela di Argentina, yang mencapai puncak tahunan hampir 300% pada April 2024.
Untuk mengatasi masalah tersebut, ia memutuskan untuk memangkas belanja negara secara signifikan, termasuk memecat sekitar 5.000 pegawai negeri sipil sebagai salah satu kebijakan awalnya.
Milei juga menghapus 380.000 regulasi yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi dan mendorong efisiensi di berbagai sektor pemerintahan. Selain itu, jumlah kementerian dikurangi dari 21 menjadi hanya 9 sebagai bagian dari upaya menghemat anggaran.
Meski kebijakan ini menuai kontroversi, dampaknya mulai terlihat pada kuartal kedua 2024. Inflasi secara bertahap menurun, dan pengeluaran negara berhasil ditekan hingga seimbang dengan pendapatan yang diterima.
Pemerintahan di bawah Javier Milei juga melakukan reformasi struktural di berbagai sektor. Salah satunya adalah membuka sektor minyak dan gas untuk investasi asing, yang bertujuan meningkatkan pendapatan negara tanpa perlu menaikkan tarif pajak.
Sementara, kementerian yang fokus pada isu gender dan keberagaman dibubarkan dengan alasan efisiensi anggaran. Meski langkah ini menuai kritik dari berbagai kalangan, pemerintah berpendapat kebijakan tersebut diperlukan untuk mengurangi beban fiskal.
Reformasi yang dilakukan tidak hanya memberikan dampak langsung pada pengelolaan anggaran negara, tetapi juga meningkatkan persepsi investor terhadap Argentina. Negara ini mulai dianggap sebagai destinasi investasi yang lebih stabil.
Adapun Kementerian Perekonomian dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa jangkar fiskal pemerintah akan tetap berlaku hingga tahun 2025. Anggaran dan neraca primer pada bulan Desember 2024 berada pada angka negatif, menandai defisit primer bulanan pertama setelah 11 bulan berada pada catatan kelamnya.
Negara Amerika Selatan itu mencatat defisit fiskal primer sebesar 1,30 triliun peso dan defisit keuangan sebesar 1,56 triliun peso pada bulan Desember 2024.
Menteri Ekonomi Luis Caputo menghubungkan defisit tersebut dengan faktor musiman, mengingat Desember merupakan momen belanja negara meningkat.
Negara utang terbesar

Dilansir dari Nhan Dan, Argentina pernah menjadi negara dengan utang terbesar kepada IMF. Pada tahun 2018, di bawah Presiden Mauricio Macri, IMF meminjamkan Argentina sebesar US$45 miliar.
IMF selalu menetapkan syarat keuangan dan ekonomi yang spesifik dan ketat untuk mempertahankan perjanjian restrukturisasi utang dengan Argentina, dan akan meninjau kembali pembayaran utang setiap tiga bulan.
Diperkirakan pada tahun 2024, Argentina berutang kepada IMF lebih dari US$32 miliar, setara dengan 5,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut.
Luis Caputo menyatakan, pada tahun 2024, untuk pertama kalinya dalam 14 tahun, Argentina akan mencapai surplus fiskal yang setara dengan 1,8% dari PDB.
Melalui akun media sosialnya, Caputo menegaskan kebijakan penghematan anggaran dan penyaringan pekerja sektor publik akan terus dilanjutkan pada tahun 2025. Mereka menganggap hasil keuangan tahun 2024 sebagai tonggak sejarah bagi ekonomi terbesar ketiga di Amerika Latin.
Caputo menekankan program pemotongan belanja publik telah mengejutkan dunia, dan menegaskan kebijakan “penghematan” fiskal adalah alat utama untuk memulihkan stabilitas makroekonomi dan perdamaian sosial.
Menteri Ekonomi Argentina tersebut berkomentar, dengan menghilangkan defisit anggaran, Argentina tidak perlu lagi mengejar penerbitan uang dan berkat itu, inflasi akan terkendali. Selama beberapa dekade, “hantu” inflasi selalu menghantui Argentina.
Setelah upaya penyesuaian kebijakan fiskal pada tahun pertama masa jabatan, pemerintahan Presiden Javier Milei telah berhasil mengendalikan situasi hiperinflasi, meskipun inflasi masih berada pada tingkat tinggi di dunia. Menteri Ekonomi Luis Caputo mengumumkan inflasi Argentina pada tahun 2024 akan menjadi yang terendah sejak 2018.
Diharapkan inflasi Argentina akan turun menjadi 25% dan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5% pada tahun 2025. Pemerintah Argentina juga menekankan berkat upaya rakyat, negara ini telah stabil dan mulai memulihkan kondisi yang diperlukan untuk memulai jalan menuju kemakmuran.
Dalam konteks perbaikan “kesehatan” ekonomi, pemerintah Argentina telah menetapkan tujuan untuk membangun kembali negara pada tahun 2025. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong daya tarik investasi dan memfasilitasi kegiatan impor.
Dengan mengizinkan peredaran parallel peso domestik dan USD mulai Februari mendatang, akan menciptakan kompetisi yang sehat antara mata uang. Selain itu, Argentina akan menghapus banyak regulasi yang menghambat perkembangan dan bergerak menuju kebebasan ekonomi. (P-ht)