Korban banjir Juli Bireuen bongkar kejanggalan anggaran bencana: Rakyat rp10 ribu, pejabat SPPD jutaan
Hasnawi Ilyas, warga korban banjir dan longsor Juli Bireuen. (Istimewa)PRIORITAS, 3/1/2025 (Bireuen): Bagi masyarakat korban banjir dan longsor di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, bencana alam bukan hanya menghancurkan rumah dan mata pencaharian, tetapi juga membuka wajah paling gelap dari birokrasi negara. Di saat rakyat berjuang bertahan hidup, musibah justru diduga dijadikan ladang anggaran oleh oknum pejabat dan aparat.
Hasnawi Ilyas, warga terdampak banjir dan longsor di Juli, menilai penanganan bencana telah jauh melenceng dari nilai kemanusiaan. Negara, kata dia, lebih sibuk mengurus administrasi dan perjalanan dinas ketimbang keselamatan serta pemulihan korban.
“Kami korban bencana cuma dijanjikan biaya hidup Rp10 ribu per hari. Itu tidak cukup untuk beli nasi. Sementara aparat dan pejabat yang lalu-lalang ke lokasi bencana menikmati uang harian ratusan ribu, bahkan SPPD jutaan rupiah per hari, tergantung jabatan dan pangkat. Ini bukan ketimpangan, ini perampokan,” tegas Hasnawi, Jumat (2/1/2026).
Ia menggambarkan ironi yang telanjang di lapangan. Korban bencana tidur di tenda bocor, kekurangan logistik, dan hidup tanpa kepastian. Sebaliknya, rombongan pejabat datang silih berganti dengan alasan meninjau dan memantau, berhenti pada sesi foto dan pernyataan singkat, lalu kembali dengan laporan serta kuitansi perjalanan dinas.
“Kami antre bantuan, mereka antre tanda tangan SPPD. Kami beralaskan tanah, mereka tidur di hotel ber-AC. Kalau ini bukan biadab, apa lagi namanya,” ujarnya.
Hasnawi juga mengecam penggiringan opini yang menyudutkan rakyat dan relawan, mulai dari tudingan bantuan dirampok, baut jembatan dicuri, hingga narasi sabotase. Menurutnya, stigma tersebut sengaja diciptakan untuk mengalihkan perhatian dan menguasai pengelolaan anggaran bencana secara tertutup.
“Relawan datang tanpa gaji, tanpa uang makan, tanpa perjalanan dinas. Mereka yang bekerja di lapangan. Tapi justru rakyat dan relawan yang dicurigai, sementara anggaran dikelola tanpa transparansi,” katanya.
Ia menilai kunjungan pejabat ke lokasi bencana lebih menyerupai rutinitas administratif yang mahal. Satu lokasi bisa didatangi berkali-kali oleh rombongan berbeda, tanpa perubahan berarti bagi korban. Yang bertambah hanya laporan, rekomendasi kosong, dan biaya perjalanan dinas.
Kejanggalan paling mencolok, kata Hasnawi, terlihat pada anggaran pembangunan sumur bor. Di masyarakat, satu sumur bor bisa dibangun dengan biaya Rp2–5 juta. Namun dalam dokumen anggaran pemerintah, satu titik sumur bor justru dianggarkan Rp100–150 juta.
“Sumur bor Rp100–150 juta itu terlalu mahal dan sangat janggal. Airnya sama, tanahnya sama, teknologinya biasa. Tidak ada alasan rasional anggaran melonjak puluhan kali lipat. Ini bukan soal teknis, ini soal akal sehat,” tegasnya. “Kalau kebutuhan dasar saja bisa dianggarkan setinggi itu, jangan heran kalau SPPD, sewa alat, dan pengadaan lain ikut diperas.”
Hasnawi menegaskan, bencana telah direduksi menjadi proyek. Nilai kemanusiaan digantikan nilai kuitansi. Rakyat dipaksa hidup irit di tengah penderitaan, sementara birokrasi justru hidup royal dari anggaran bencana.
“Bagi kami, bencana adalah luka. Bagi mereka, bencana adalah peluang. Sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar menolong rakyat, dan siapa yang makan di atas air mata korban,” pungkasnya. (P-mu/bwl)
Pos Terkait
