
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menerima kunjungan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Jacky Manuputty di kediaman JK di Jakarta Selatan.(Foto: ANTARA/Dokumentasi Pribadi)PRIORITAS, 24/4/2026 (JAKARTA): Polemik ceramah Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, di Universitas Gadjah Mada akhirnya mendapat klarifikasi langsung. Hal itu menyusul pertemuannya dengan pimpinan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Kamis (23/4/2026), di Jakarta.

Pertemuan ini menjadi langkah penting untuk meredam polemik yang sempat memicu perdebatan publik setelah potongan video ceramah JK beredar luas di media sosial.
Polemik bermula saat Jusuf Kalla menyampaikan ceramah di UGM yang kemudian direkam dan beredar dalam bentuk potongan video.
Cuplikan singkat tersebut memicu beragam reaksi, bahkan menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat karena dinilai sensitif terkait isu agama.

Namun, setelah ditelusuri, video yang viral bukanlah rekaman utuh.
PGI: Harus dilihat secara lengkap
Ketua Umum PGI, Jacky Manuputty, menegaskan bahwa polemik terjadi karena penyebaran potongan video yang tidak utuh.
Menurutnya, rekaman lengkap berdurasi sekitar 43 menit menunjukkan konteks yang berbeda.
“Ada istilah yang mungkin kurang tepat, tapi kalau didengar secara utuh, maksudnya bisa dipahami,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, PGI juga menekankan pentingnya menjaga peran agama sebagai kekuatan pemersatu.
Jacky mengingatkan pengalaman konflik di berbagai daerah seperti Ambon dan Poso, yang menunjukkan dampak besar jika agama disalahgunakan.
👉 “Agama seharusnya menjadi agen perdamaian, bukan alat untuk memecah belah,” tegasnya.
Kasus ini kembali menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi informasi di era digital.
Potongan video tanpa konteks dinilai sangat mudah memicu salah tafsir dan memperbesar potensi konflik sosial.
PGI pun mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi, memeriksa informasi secara utuh dan mengedepankan dialog
Pertemuan antara Jusuf Kalla dan PGI bukan hanya soal klarifikasi, tetapi juga upaya menjaga stabilitas sosial dan hubungan antarumat beragama.
Di tengah derasnya arus informasi, semua pihak diingatkan untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Persatuan dan kerukunan tetap menjadi hal utama yang harus dijaga bersama.(P-Sem)

