Janji jadi nyata: Rumah relokasi warga Tanjung Banon resmi tak berbayar
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad di perayaan hari bakti BP Batam. (BP Batam)PRIORITAS, 27/10/2025 (Batam): Harapan warga Tanjung Banon akhirnya terwujud. Kepala BP Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Kepala Li Claudia Chandra memastikan seluruh selisih biaya pembangunan rumah relokasi dikembalikan sepenuhnya kepada warga.
Kini, rumah-rumah yang sebelumnya dikenakan biaya tambahan hingga Rp130 juta resmi digratiskan. Keputusan ini diumumkan Amsakar dalam kegiatan Bakti Sosial HUT ke-54 BP Batam di Perumahan Tanjung Banon, Sabtu (25/10/2025).
“Sudah kami tetapkan dalam surat keputusan. Kalau ada selisih biaya, semuanya dikembalikan. Tidak ada lagi angka yang menggantung,” tegas Amsakar, disambut tepuk tangan warga.
Kebijakan ini, kata Amsakar, merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. “Ini bukan sekadar janji, tapi komitmen kami agar masyarakat tidak terbebani lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, warga sempat dihadapkan pada perbedaan antara nilai ganti rugi dan biaya pembangunan rumah di lokasi relokasi. Kini, seluruh perbedaan itu dihapus.
Langkah BP Batam ini diapresiasi Menteri Transmigrasi RI Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menilai kebijakan Amsakar dan Li Claudia selaras dengan prinsip pembangunan berkeadilan.
“Program relokasi harus mengutamakan kemanusiaan dan kesejahteraan. Warga harus tinggal di rumah yang nyaman, bukan sekadar dipindahkan,” ujarnya.
Selain menyerahkan keputusan pembebasan biaya, BP Batam juga menghadirkan layanan pengobatan gratis dengan tujuh dokter spesialis, bazar UMKM, khitanan massal, serta pembagian 1.500 paket sembako dan 3.000 kacamata baca.
Jumlah rumah layak huni di kawasan Tanjung Banon juga meningkat dari 500 menjadi 1.000 unit, menyesuaikan dengan aspirasi warga. “Pembangunan bukan sekadar infrastruktur, tapi tentang keadilan dan kebersamaan,” kata Amsakar.
Menteri Iftitah menambahkan, langkah ini menjadi contoh sinergi pusat dan daerah dengan pendekatan humanis. “Tidak boleh ada pemindahan paksa. Pemerintah harus memuliakan masyarakat,” tegasnya. (P-Jeff K)
Related posts
Terdaftar di Dewan Pers
No Comments