Jangan khawatir, pemerintah siapkan anggaran perbaikan rumah warga terdampak gempa NTT dan Dana Tunggu Hunian
Warga berjalan di dekat rumah yang rusak akibat gempa bumi di kawasan Dampek, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (18/8/26) lalu. (Antara/Fikri Yusuf)PRIORITAS, 20/8/26 (Jakarta): Kiranya warga terdampak gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) bisa lebih tenang menghadapi pergumulan ini. Karena Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan dukungan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa Magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, NTT, pada 15 Agustus 2026.
Dukungan tersebut, demikian Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, disiapkan berdasarkan tingkat kerusakan rumah dan akan diberikan setelah proses pendataan serta verifikasi selesai dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemerintah menyiapkan skema bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak. Untuk rumah dengan kategori rusak ringan, BNPB akan memberikan dukungan sebesar Rp15 juta, sedangkan rumah rusak sedang mendapatkan dukungan sebesar Rp30 juta,” kata Suharyanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (19/8/26) kemarin.
Ada juga Dana Tunggu Hunian (DTH)
Kemudian bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat, pemerintah menyiapkan solusi berupa pembangunan hunian tetap (huntap). Namun sebelum proses pembangunan huntap dapat direalisasikan, BNPB juga menyiapkan solusi hunian sementara (Huntara) bagi warga yang rumahnya rusak berat melalui Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600proses pendataan dan verifikasi ribu.
Disebutnya, masyarakat yang rumahnya masuk kategori rusak berat, nantinya dapat memilih salah satu dari dua alternatif tersebut, yakni menerima DTH untuk menyewa rumah atau menempati Huntara. Skema ini disiapkan untuk memastikan warga tetap memiliki tempat tinggal yang layak selama menunggu proses pembangunan hunian tetap.
“Bagi warga yang rumahnya rusak berat, misal rumahnya hancur akan dibangunkan hunian sementara untuk tempat tinggal sambil menunggu hunian permanen atau diberikan dana tunggu hunian,” ujar Suharyanto lagi.
Menghindari data ganda dan ketidaksesuaian kategori
Ia juga menegaskan, seluruh dukungan tersebut baru dapat direalisasikan setelah proses pendataan dan verifikasi terhadap tingkat kerusakan rumah dilakukan secara menyeluruh.
Pendataan menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran, sekaligus menghindari data ganda maupun ketidaksesuaian kategori kerusakan.
Karena itu Kepala BNPB mendorong seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat sinergi, khususnya dalam proses pendataan dan verifikasi rumah warga terdampak.
Adapun kolaborasi antara pemerintah daerah, BPBD, serta seluruh unsur terkait, diperlukan agar proses tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Guna mempercepat proses penanganan, demikian Antara, Kepala BNPB juga meminta agar setiap kabupaten/kota terdampak segera membentuk satuan tugas (Satgas) percepatan penanganan darurat.
“Pendataan harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan sesuai dengan kondisi kerusakan rumahnya. Oleh karena itu, sinergi seluruh unsur di daerah sangat penting agar proses ini berjalan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Kepala BNPB Suharyanto. (P-*/jr)
