PRIORITAS, 8/10/26 (Manado) : Direktorat Jenderal (Ditjen) Hilirisasi Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) kini fokus pada program hilirisasi perkebunan tujuh komoditas strategis nasional, salah satunya kelapa. Tentunya termasuk perkebunan kelapa di 'bumi nyiur melambai' Sulawesi Utara (Red).
Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Mutiara Sari menyebutkan, proses tersebut akan dilaksanakan secara simultan yang dimulai dari memperkuat peremajaan di hulu.
"Jadi tahun ini ada sekitar 151 ribuan hektare alokasi APBN untuk kawasan kelapa dan ini alokasi terbesar dibandingkan sebelum-sebelumnya dan akan dilanjutkan di tahun depan karena masih menjadi program prioritas Kementan," kata Mutiara Sari usai Munas Koalisi Pemerintah Daerah Penghasil Kelapa di Manado, Rabu (7/10/26) kemarin.
Kajian tata niaga kelapa.
Kementan menurut dia, juga akan mendorong peran dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) salah satunya PTPN dalam program tersebut.
"Jadi memang sudah ada komitmen-komitmen yang akan kita tuangkan dalam draf Inpres nantinya dan itu akan kita inisiasi salah satunya untuk mendorong hilirisasi kelapa dengan membangun pabrik. Itu yang saat ini sedang bergulir untuk peraturannya," katanya menambahkan.
Dia menambahkan, Kementan saat ini juga mendorong adanya kajian tata niaga kelapa.
Jadi jika harga hanya Rp5.000 untuk kelapa, itu masih murah karena semua bagian itu bisa dijual apalagi kalau sudah jadi produk akhir seperti VCO dan lain-lain harganya sudah sangat tinggi dengan nilai tambah sangat tinggi pula.
"Jadi program kita akan seperti itu, tapi kita akan fokus untuk penguatan hulunya," katanya menambahkan, seperti dikutip dari Antara.
Munas Munas Koalisi Pemerintah Daerah Penghasil Kelapa (KOPEK) dihadiri sejumlah kepala daerah penghasil kelapa seperti Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, serta perwakilan Provinsi Gorontalo, akademisi, peneliti serta pihak terkait lainnya. (P-*r/dg)
