Gusnar perketat belanja APBD Gorontalo, anggaran Rp1,77 triliun kini diawasi ketat

PRIORITAS, 19/8/26 (Gorontalo): Gubernur Gusnar Ismail memperketat pengawasan belanja daerah dalam APBD Perubahan 2026. Ia meminta seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai jadwal dan target.

Menurut Gusnar, pemerintah perlu mengawasi waktu pelaksanaan anggaran secara cermat. Terlebih, sejumlah kegiatan melibatkan pihak ketiga dan pemangku kepentingan di luar kendali pemerintah.

Karena itu, Pemprov Gorontalo ingin mencegah keterlambatan pelaksanaan program. Pemerintah juga tidak ingin tambahan anggaran menumpuk menjelang akhir tahun.

“Salah satu hal menyangkut belanja ini, kami terus memonitor dengan hati-hati tentang rentan waktu pelaksanaan anggaran,” kata Gusnar di Gorontalo, Rabu (19/8/2026).

Ia menilai pengawasan menjadi semakin penting setelah perubahan APBD menambah alokasi belanja daerah. Pemerintah harus memastikan tambahan tersebut segera mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. (Antara News Gorontalo)

Belanja daerah melonjak Rp157,2 miliar

Dalam APBD Perubahan 2026, belanja daerah Provinsi Gorontalo mencapai Rp1,778 triliun. Angka tersebut meningkat Rp157,268 miliar dari anggaran sebelumnya sebesar Rp1,621 triliun.

Kenaikan tersebut membuat pemerintah perlu memperkuat pengendalian pelaksanaan program. Dengan demikian, peningkatan anggaran tidak sekadar terlihat dalam angka.

Gusnar ingin setiap program dalam APBD Perubahan berjalan sesuai rencana. Selain itu, pemerintah harus memastikan realisasi anggaran memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Terutama hal-hal yang berkaitan dengan pihak ketiga atau unsur terkait lain yang tidak penuh kita kendalikan,” ujarnya.

Menurut Gusnar, pengawasan tersebut bertujuan mengantisipasi keterlambatan pekerjaan. Pemerintah juga ingin menjaga agar pelaksanaan kegiatan tidak terkonsentrasi pada akhir tahun.

Pendapatan daerah ikut mengalami perubahan

Selain belanja, APBD Perubahan 2026 juga mencatat peningkatan pendapatan daerah. Pendapatan daerah naik sekitar Rp13 miliar dari Rp1,537 triliun menjadi Rp1,550 triliun.

Pendapatan Asli Daerah atau PAD juga mengalami peningkatan. Nilainya bertambah Rp10 miliar hingga mencapai Rp450,637 miliar.

Gusnar sebelumnya menilai Gorontalo masih memiliki peluang meningkatkan PAD. Pemerintah dapat mengoptimalkan peluang tersebut melalui pembaruan data dan penggalian sumber pendapatan.

Karena itu, peningkatan pendapatan harus berjalan seiring dengan pengendalian belanja. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan.

Langkah tersebut juga mendukung upaya Pemprov Gorontalo menjaga kemandirian fiskal. Pemerintah ingin mengoptimalkan sumber pendapatan tanpa mengabaikan kualitas pelayanan publik. (Antara News Gorontalo)

Pembiayaan daerah juga meningkat

Perubahan APBD 2026 turut mengubah struktur pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan meningkat dari Rp100,48 miliar menjadi Rp249,75 miliar.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan naik dari Rp16,94 miliar menjadi Rp21,94 miliar. Dengan perubahan tersebut, pembiayaan netto mencapai Rp227,81 miliar.

Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu mengawasi seluruh komponen APBD secara menyeluruh. Pengawasan tidak hanya menyasar belanja, tetapi juga pendapatan dan pembiayaan.

Gusnar menegaskan Pemprov Gorontalo akan terus memantau perkembangan pelaksanaan anggaran. Ia ingin seluruh program APBD Perubahan 2026 berjalan sesuai target.

Dengan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berharap tidak ada program yang terlambat akibat kendala pelaksanaan. Terutama, kegiatan yang melibatkan pihak ketiga harus mendapat perhatian sejak awal.

Pada akhirnya, Pemprov Gorontalo ingin memastikan tambahan anggaran benar-benar memberi dampak. Pemerintah juga berupaya menjaga agar pengelolaan APBD tetap efektif, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan masyarakat. (P-*Ant/sm)