Evita Nursanty desak pemerintah perkuat koordinasi hadapi dampak penutupan ruang udara Internasional
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty. (dok. Parlementaria)PRIORITAS, 3/3/2026 (Jakarta): Di tengah memanasnya tensi geopolitik global, sektor penerbangan ikut merasakan turbulensi. Untuk itu, Evita Nursanty, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, mendesak pemerintah memastikan keselamatan dan kualitas pelayanan penerbangan tetap terjaga menyusul penutupan sejumlah ruang udara internasional akibat konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.
Situasi tersebut memicu pembatalan dan pengalihan rute penerbangan yang berujung pada penumpukan penumpang di berbagai bandara internasional, serta berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap konektivitas Indonesia. Ia menekankan pentingnya langkah mitigasi cepat, koordinasi lintas kementerian dan otoritas penerbangan, agar dampak global tidak mengganggu stabilitas transportasi udara nasional dan kenyamanan masyarakat.
Evita menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama. Setiap keputusan terkait pengalihan, penundaan, maupun pembatalan penerbangan harus berlandaskan penilaian risiko dan standar keselamatan internasional, tanpa kompromi. Ia juga menekankan perlunya perlindungan maksimal bagi penumpang.
Menurutnya, maskapai dan pengelola bandara harus memberikan layanan yang manusiawi, termasuk kemudahan rebooking tanpa biaya tambahan, mekanisme refund yang jelas, serta penyediaan konsumsi dan akomodasi bila terjadi keterlambatan panjang. “Penumpang berhak mendapatkan kepastian, bukan kebingungan,” ujarnya.
Evita juga mendorong pemerintah mengaktifkan koordinasi terpadu lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan respons cepat dan terintegrasi. Posko informasi dengan pembaruan berkala dinilai penting untuk menghindari kepanikan akibat simpang siur informasi.
Ia menekankan perlunya manajemen penumpukan penumpang di bandara yang lebih baik, termasuk pengaturan antrean, ruang tunggu tambahan, dukungan medis dasar, dan prioritas layanan bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, serta penyandang disabilitas.
Komisi VII DPR RI, kata Evita, akan menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif dan mendukung langkah pemerintah menjaga stabilitas industri penerbangan, pariwisata, dan UMKM yang bergantung pada mobilitas udara. “Mari kita hadapi situasi ini dengan kepala dingin dan koordinasi yang kuat,” pungkasnya.
